Akui Ruang Fraksi PKS Digeledah KPK, MTZ: Tapi Enggak Ada yang Disita

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengakui ruangan fraksinya sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/1/2023) kemarin.

Ia menyebut, penggeledahan itu dilakukan di salah satu ruangan anggota Fraksi PKS DPRD DKI.

Beberapa ruang anggota dewan dari fraksi lainnya pun disebut MTZ turut diubek-ubek oleh KPK untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Ya ada beberapa ruangan yang diperiksa KPK. Menurur info, ruang salah satu anggota legislatif PKS juga diperiksa selain dari PDIP, Gerindra, dan Golkar," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).

Politikus senior PKS ini pun menyebut, ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Sekretariat Dewan juga tak luput dari pemeriksaan.

Walau masih merahasiakan siapa anggota fraksinya yang ruangannya diperiksa KPK, namun MTZ memastikan tak ada barang yang diamankan penyidik KPK dari ruang koleganya itu.

Baca juga: Klaim Tak Terlibat Korupsi Pengadaan Lahan, NasDem Pastikan Ruangannya Tak Digeledah KPK

Beberapa dokumen yang kemarin malam diamankan KPK pun diambil dari ruang Sekretariat Dewan DPRD DKI.

"Tidak ada barang yang disita dari ruang anggota dewan. Di ruang ketua (DPRD DKI) juga tidak ada yang diambil. Di ruang sekretariat cuma ambil beberapa catatan rapat-rapat dewan sekitar tahun 2018," kata dia.

MTZ pun turut menyampaikan komitmen Fraksi PKS dalam mendukung komisi antirasuah dalam menyelidiki dugaan korupsi pembelian lahan yang turut menyeret eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

"PKS mendukung langkah-langkah KPK selama dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan terkait penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, total ada enam ruangan yang digeledah penyidik KPK selama hampir enam jam pada Selasa (17/1/2023).

"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Namun Ali Fikri tak menjelaskan lebih mendetail mengenai ruangan siapa saja yang digeledah KPK di tiap lantainya.

Hanya saja, untuk diketahui, lantai 10 merupakan ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Kemudian untuk lantai 8 merupakan ruangan fraksi PDIP, di lantai 6 ada tiga ruangan fraksi yang menempati lantai tersebut yakni PKS, PPP dan PKB.

Lantai 4 merupakan ruangan fraksi Golkar dan lantai 2 merupakan ruangan fraksi Gerindra.

Dijelaskannya, dari penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Baca juga: Ruangan M Taufik Digeledah, Ketua Fraksi Gerindra Minta KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan

"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka.

Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup," kata Ali.

Ali mengatakan, perkara yang ditangani KPK ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Diketahui, KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa (17/1/2023) sore hingga malam hari.

Penggeledahan dilakukan guna mencari alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News