KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI di Era Gubernur Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menyelidiki dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini diungkapkan Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan yang minta supaya mafia bansos bisa diungkap.

"Supaya ada kepastian hukum, dalam kasus bansos DKI Jakarta, KPK harus gereget mengungkap dugaan kasus korupsi," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).

Ia pun berkaca dari kasus korupsi bansos Covid-19 yang sebelumnya menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi bansos DKI pada 2020 silam ini juga melibatkan banyak pihak.

"Supaya jelas kasus ini seperti apa. KPK harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini supaya ada kepastian. Kasusnya sama seperti Juliari Batubara," ujarnya.

Baca juga: Ubek-ubek Gedung DPRD DKI Jakarta, KPK Menyasar Ruang Kerja M Taufik

Di sisi lain, Azaz juga optimis, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga akan terbuka dalam membantu penyelidikan yang dilakukan komisi anti rasuah ini.

"Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kaya gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi menjabat," tuturnya.

Anak Buah Heru Budi Bantah Ada Korupsi Bansos di Era Gubernur Anies

Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) membantah adanya praktik korupsi dalam program bantuan sosial (bansos) pada 2020 silam.

Sebagai informasi, dugaan korupsi ini muncul usai pemilik akun twitter @kurawa mengungkap adanya 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Beras yang seharusnya disalurkan Perumda Pasar Jaya itu kini kondisinya sudah rusak dan sangat memprihatinkan.

Plt Kepala BP BUMD Fitria Rahadiani pun menyebut bahwa beras itu merupakan beras bansos yang seharusnya disalurkan pada 2020 lalu.

"Stok beras di Pulo Gadung itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Keluar Pintu Samping Gedung DPRD DKI usai Penggeledahan, Penyidik KPK Angkut Koper Besar