Urai Macet, Dishub DKI Bakal Tutup 27 Putaran Arah dan Perbanyak Jalan Satu Arah di Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dishub DKI Jakarta akan menutup 27 putaran arah untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta.

Diketahui, seiring masa PPKM yang sudah dicabut, arus lalu lintas di DKI Jakarta saat ini sudah kembali macet di sejumlah titik.

"Tahap awal untuk angka mendesak kami akan melakukan penutupan 27 putaran dan prinsip satu arah, ada tujuh ruas jalan yang kami identifikasi bisa diterapkan sistem satu arah," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai rapat dengan Ditlantas Polda Metro Jaya di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Syafrin memang tidak merinci di kawasan mana saja putaran arah yang akan ditutup dan ruas jalan yang bakal diterapkan sistem satu arah.

Namun dia optimis jika kebijakan itu diterapkan maka bisa mengurangi kemacetan di ibu kota.

Baca juga: Bahas Solusi Kemacetan Jakarta, Dirlantas Polda Metro Usulkan Tarif Parkir Dibikin Mahal

"Dalam jangka mendesak bisa atasi kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan," tuturnya.

Selain itu, Syafrin menuturkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Google Indonesia untuk mengatur durasi lalu lintas di ibu kota sehingga bisa mengurai kemacetan di Jakarta.

Saat ini, kata dia, ada lima ruas jalan di ibu kota yang sedang dipersiapkan untuk dipasangi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

"Sekarang teman-teman di google sedang melakukan analisis dan evaluasi terhadap sikon traffic di satu koridor percontohan mulai dari Jalan Imam Bonjol, Diponegoro, Proklamasi sampai jalan Pemuda," kata Syafrin.

Di sisi lain, Syafrin menyebut pihaknya juga terus meningkatkan pelayanan transportasi umum di Jakarta baik dari segi kualitas dan kuantitas agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi.

Dirlantas Usul Tarif Parkir Dimahalkan

Dalam rapat di Komisi B, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengusulkan kepada Pemprov DKI agar tarif parkir di Jakarta dibikin mahal.

Usul itu disampaikan Latif saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas mengenai solusi atasi kemacetan di ibu kota.

Pasalnya, seiring berakhirnya PPKM di tahun 2023 ini, kemacetan di Jakarta sudah kembali seperti di era sebelum pandemi Covid-19.