Pendanaan Dihentikan Heru Budi, Program Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies Dilanjutkan BUMN

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko memastikan, program rumah DP Nol Rupiah warisan Gubernur Anies Baswedan tetap bakal dilanjutkan.

Walau demikian, pembangunan rumah DP Nol Rupiah tak lagi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pembangunan (rumah DP Nol Rupiah) oleh mitra, artinya oleh pengembang, apakah itu BUMN, BUMD, atau swasta," ucapnya di Balai Kota, Senin (30/1/2023).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini pun menyebut, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang berminat melanjutkan proyek rumah DP Nol Rupiah ini.

Salah satunya dalam waktu dekat ini akan dibangun rumah DP Nol Rupiah di Halim Sky Residence oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada beberapa (pihak ketiga), termasuk salah satunya itu PT Amarta Karya yang di Halim Sky Residence," ujarnya.

Menurut rencana, proses pembangunan rumah DP Nol Rupiah di Halim Sky Residence itu ditargetkan rampung pada 2026 mendatang.

Baca juga: NasDem Kritik Heru Budi Hartono Tak Anggarkan Rumah DP 0 Rupiah di APBD 2023: Jangan Melulu Politik!

Halim Sky Residence ini nantinya diproyeksikan memiliki sekira 3.000 unit hunian DP Nol Rupiah.

"Kemudian, ada beberapa pihak swasta lagi yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) beberapa waktu lalu," tuturnya.

"Tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," sambungnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2023 ini Pemprov DKI hanya mengalokasikan anggaran Rp176,01 miliar untuk program rumah DP Nol Rupiah.

Anggaran itu dialokasikan untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR), bukan untuk pembangunan rumah DP Nol Rupiah.

Nantinya, dana FPPR ini akan diberikan kepada penerima manfaat rumah DP Nol Rupiah.

"Pemprov hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka tersebut," kata Sarjoko.

"Jadi, bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut," sambungnya.