Ojol Tuntut Heru Budi Copot Kadishub DKI karena Wacana ERP, Syafrin Pasrah: Terserah Pimpinan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi santai tuntutan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot dirinya.

Ia pun pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal dicopot tidaknya dirinya dari posisi Kepala Dishub DKI kepada Heru Budi.

"Tentu kami serahkan kepada pimpinan, apapun itu tentu kami melakukan yang terbaik," ucap Syafrin saat ditemui di Balai Kota, Rabu (8/2/2023).

Sebagai informasi, tuntutan itu disampaikan massa ojol yang menggelar aksi demo di depan Balai Kota lantaran Syafrin dituding sebagai biang kerok wacana penerapan ERP.

Selain itu, massa aksi juga tak terima dengan pernyataan Syafrin sebelumnya yang dinilai merendahkan ojol lantaran menyebut demo sebelumnya yang digelar di DPRD DKI tak akan mempan mengubah keputusan soal wacana penerapan ERP.

Baca juga: Tuntut Kadishub Keluar, Massa Ojol Ancam Bakal Masuk Paksa Balai Kota DKI Jakarta

Terkait hal ini, Syafrin membantah bahwa dirinya merendahkan dan menantang ojol.

Ia pun menyebut, selama ini dirinya memperjuangkan aspirasi ojol yang minta sepeda motor tak kena aturan jalan berbayar.

"Tidak ada kalimat itu dari saya. Itu (tudingan) satu hal yang kontradiktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," kata Syafrin. 

Baca juga: Senasib dengan Pengemudi Ojol, Kelompok Buruh Ancam Turun ke Jalan Tolak Jalan Berbayar

Syafrin menekankan, sistem jalan berbayar elektronik belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pasalnya, wacana penerapan ERP hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI.

"Di dewan masih ditahap semacam rapat dengar pendapat dan tentu dari dewan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Senasib dengan Pengemudi Ojol, Kelompok Buruh Ancam Turun ke Jalan Tolak Jalan Berbayar

"Karena dari sisi kewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," tambahnya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, massa pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.

Pasalnya, Syafrin dinilai sebagai biang kerok wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

"Kau (Syafrin) harus bertanggung jawab, karena pak Pj Gubernur tidak mungkin menerbitkan ERP. Jadi, pak Syafrin harus dicopot," ucap sang orator dari atas mobil komando, Rabu (8/2/2023).

Sang orator pun menyinggung soal uang rakyat yang digunakan untuk membangun jalan-jalan di Jakarta.

Menurutnya, penerapan ERP ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat menengah ke bawah.

"Jalanan di Jakarta ini dibuat pakai uang rakyat, masa disuruh bayar lagi. Ini namanya jahat," ujarnya.

Massa aksi pun menolak untuk kompromi dan ogah berdialog lagi dengan Pemprov DKI maupun DPRD DKI.

"Tuntutan kami jelas, ada dua. Tolak ERP dan copot Syafrin Liputo," kata dia lantang.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News