PDIP Nilai Sekda DKI Pilihan Jokowi Sudah Tepat Meski Ada Risiko Konflik di Tubuh Pegawai Pemprov

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR -  Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Manuara Siahaan menilai penunjukan Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta merupakan keputusan yang tepat.

Diketahui, Joko Agus Setyono yang merupakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Sekda berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dia mengalahkan dua nama lain yang juga diserahkan Kemendagri ke Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI, Michael Rolandi.

Manuara menilai sosok Sekda yang dibutuhkan DKI Jakarta adalah yang paham soal anggaran.

"Kita dukung ya, seorang akuntan sudah punya sertifikat audit dan memang kita butuhkan pemprov ini punya perangkat yang cakap dalam mekanisme penganggaran, cakap dalam mekanisme pertanggungjawaban, dan cakap dalam mekanisme pencegahan kebocoran," kata Manuara di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Selain itu, Manuara melihat latar belakang Joko Agus sebagai birokrat juga menjadi nilai lebih.

Hanya saja dia tak memungkiri jika masuknya Joko Agus sebagai Sekda yang merupakan jabatan PNS karir tertinggi di ibu kota akan bisa menghadirkan konflik di kalangan pegawai Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Presiden Jokowi Tunjuk Ketua BPK Bali Joko Agus Setyono Jadi Sekda DKI

Hal itu tak lepas dari latar belakang Joko Agus yang bukan pegawai karir di Pemprov DKI Jakarta.

Apalagi Joko Agus adalah Sekda pertama yang bukan berasal dari internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun Manuara optimistis konflik tak akan terjadi jika para pegawai Pemprov DKI mengedepankan profesionalitas ketimbang ego.

"Itu satu proses yang bilamana nanti dilandasi oleh semangat kebersamaan, profesionalitas, akuntabilitas, semangat kerja bareng-bareng itu ga akan sampai terjadi konflik," ujar Manuara.

Manuara menambahkan, pihaknya memberi waktu kepada Sekda baru selama satu tahun untuk melihat kinerjanya.

"Kita lihat aja nih kerjany beliau, janngan malah membuat jarak antara eksekutif dan legislatif," kata dia.