Akui Pengadaan Mobil Listrik Bukan untuk Atasi Macet Jakarta, Sekda DKI: Ini untuk Kurangi Polusi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono mengakui, rencana pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas bukan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.

Hal ini diungkapkan Joko menanggapi kritikan yang disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak terkait rencana pembelian mobil listrik dengan total anggaran capai Rp20,3 miliar ini.

"Masalah kemacetan ini kan kompleks ya, banyak sekali sebabnya. Tidak hanya pengalihan dari mobil berbahan bakar kemudian menjadi listrik, enggak juga seperti itu," ucapnya di Balai Kota, Rabu (22/2/2023) kemarin.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari pengadaan mobil listrik untuk kendaraan listrik ini ialah untuk mengurangi polusi udara.

Pasalnya, kendaraan listrik tak mengeluarkan emisi karbon yang jadi biang polusi udara di ibu kota.

"Kami ingin masalah polusi di Jakarta berkurang, itu kan (tujuannya) mobil listrik," ujarnya.

Joko Agus menambahkan, pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI segera mengupayakan membeli mobil bebas emisi itu.

Baca juga: Sekda DKI Baru Mulai Bicara, Jawab Kritik PDIP Soal Mobil Dinas Listrik: Perintahnya Pak Presiden

"Itu merupakan program pemerintah pusat yang memang tujuannya baik ya, kami lakukan tapi disesuaikan dengan anggaran yang kami miliki," tuturnya.

Kritik PDIP

Sebelumnya, politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi rencana Pemprov DKI yang mau membeli puluhan mobil listrik untuk kendaraan dinas.

Terlebih, belakangan muncul perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik yang semakin dipertanyakan.

"Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat. Tetap saja mobil tersebut menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).

Oleh karena itu, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai tak ada hal yang mendesak untuk mengganti kendaraan dinas para pejabat Pemprov DKI dengan kendaraan listrik.

Bila ingin menyelesaikan masalah kemacetan dan polusi udara, Gilbert menilai, hal ini hanya bisa diatasi dengan mengurangi jumlah mobil di jalan.

"Jawaban paling tepat adalah transportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI mengalokasi APBD Rp20,3 miliar untuk membeli 21 mobil bebas emisi di tahun 2023 ini.

Gilbert pun menyebut, anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menjalankan program yang lebih menyentuh masyarakat, misalnya terkait hunian layak dan terjangkau bagi warga.

Tak hanya itu, eks Wakil Rektor UKI ini juga menilai Pemprov DKI seharusnya lebih mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan transportasi publik secara massal.

Bila transportasi massal sudah memadai, maka masyarakat bakal berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," kata Gilbert.

Gilbert pun turut menyoroti kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan), namun sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi).

Menurutnya, menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.

"Sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk jadi kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 20,3 miliar dari APBD 2023 untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, mobil yang akan dibeli ialah jenis Hyundai IONIQ 5 EV Signature.

Pengadaan dengan kode RUP 38861396 ini dilakukan oleh Pemprov DKI melalui satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

"Total pagu Rp 20.337.244.795 (Rp 20,3 miliar)," demikian tertulis dikutip TribunJakarta.com, Rabu (22/2/2023).

Adapun pengadaan mobil listrik ini dijadwalkan bakal dilakukan pada Oktober mendatang dan mobil tersebut ditargetkan bisa digunakan mulai November 2023.

Pengguna Mobil Dinas Listrik

Lalu siapa saja yang bakal mobil dinas ramah lingkungan tersebut? 

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi mengatakan, mobil listrik itu diperuntukan bagi pejabat tinggi di jajaran Pemprov DKI.

Seperti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono.

"Pak gubernur ada. Kemudian Sekda, Asisten Sekda, Inspektorat, Kepala Bappeda," ucapnya saat dikonfirmasi.

Ia menyebut, anggaran Rp20,3 miliar itu bakal digunakan untuk membeli 21 mobil listrik.

"Tahun ini 21 dulu, kendaraannya murni listrik," ujarnya.

Setelah pengadaan kendaraan listrik dilakukan, selanjutnya mobil dinas yang tak lama bakal segera dilelang.

"Jadi, kalau kendaraan dinas sudah tidak dipakai akan dilakukan penghapusan (aset), kemudian dilakukan lelang melalui kantor pelelangan negara," tuturnya.