Sempat Banjir Protes, Pemprov DKI Batalkan Rencana Pangkas Trotoar TB Simatupang Demi Urai Kemacetan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta urung melakukan pemangkasan trotoar untuk mengatasi macet horor di Jalan TB Simatupang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bilang, rencana tersebut dibatalkan setelah Pemprov DKI melakukan evaluasi.

“Awalnya itu kita mau korbankan trotoar dulu, bukan semua trotoar, hanya beberapa meter. Cuma ternyata begitu kami evaluasi, enggak bisa melakukan pengerjaan trotoar, karena trotoar terlalu pendek,” ucapnya di kawasan Monas, Gambir, Rabu (27/8/2025).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, trotoar yang akan dipangkas awalnya hanya yang berada dekat dengan titik galian.

Pasalnya proyek galian menyebabkan penyempitan ruas jalan yang berdampak pada antrean kendaraan yang mengular panjang.

Pemangkasan trotoar pun mau dilakukan sebagai upaya memperlebar ruas jalan yang mengalami penyempitan.

Namun setelah Dinas Binas Marga DKI Jakarta melakukan kajian, ternyata lebar trotoar kurang dari satu meter.

“Dan terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, serta tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkin untuk dilakukan pemindahan sementara secara metode konstruksi,” ujarnya.

Atas pertimbangan kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengurungkan rencana pemangkasan trotoar.

“Iya (trotoar tidak jadi dipangkas),” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini.

Rencana Pemangkasan Trotoar Banjir Kritik

Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memangkas trotoar untuk mengatasi macet di Jalan TB Simatupang dikritik Koalisi Pejalan Kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai, rencana ini sebagai kemunduran terhadap rencana strategis untuk transportasi perkotaan yang sudah dirintis pendahulu Pramono.

“Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan massal, justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini,” ucapnya, Minggu (24/8/2025).