Sekda DKI Baru Mulai Bicara, Jawab Kritik PDIP Soal Mobil Dinas Listrik: Perintahnya Pak Presiden

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat tinggi di jajaran Pemprov DKI Jakarta menuai pro dan kontra.

Salah satu pihak yang mengkritik rencana pengadaan mobil listrik yang menelan anggaran Rp 20,3 miliar ini ialah Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Namun, kritikan itu dijawab langsung Sekda DKI Jakarta yang abru dilantik, Joko Agus Setyono.

Joko yang mulai berani bicara itu pasang badan merepresentasikan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tak bergeming atas sikap PDIP.

Pemprov DKI tetap bakal melakukan pembelian puluhan unit mobil listrik.

Joko mengatakan, pengadaan mobil listrik ini merupakan bagian dari program prioritas dari pemerintah pusat.

"Itu kan sudah menjadi program prioritas nasional ya yang harus kami usahakan untuk dipenuhi," ucapnya, Rabu (23/2/2023) kemarin.

Eks Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali ini juga mengakui, pengadaan mobil listrik untuk kendaraan ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Tahun Depan Pemprov DKI Mau Beli 100 Kendaraan Dinas Listrik, Gimana Nasib Kendaraan Dinas Lawas?

Dengan penggunaan mobil listrik secara masif untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil diharapkan bisa mengurangi polusi udara.

"Ada perintah seperti itu bahwa kami akan menggunakan mobil listrik untuk mengurai dampak polusi lingkungan," ujarnya.

"Itu sudah menjadi perintahnya Pak Presiden. Nah, kami akan berusaha untuk pengadaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada," sambungnya.

Kritik PDIP

Sebelumnya, politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi rencana Pemprov DKI yang mau membeli puluhan mobil listrik untuk kendaraan dinas.

Terlebih, belakangan muncul perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik yang semakin dipertanyakan.