Heru Budi Kebut Infrastruktur Demi Jakarta Jadi Kota Bisnis dan Pariwisata Usai Tak Lagi IKN

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Presiden Jokowi menyebut Jakarta bakal jadi kota bisnis dan pariwisata setelah tak lagi jadi ibu kota negara (IKN) pada 2024 mendatang.

Untuk menunjang hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono berjanji bakal terus meningkatkan infrastruktur di Jakarta.

"Ekonomi dan pariwisata itu kan masuk ke global city, global city ada penilaiannya. Infrastruktur, sarana prasarana, pengendalian inflasi, lantas mengambil sebuah keputusan dan kebijakan itu harus dijaga," ucapnya, Jumat (24/2/2023).

Heru bilang, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebelum Jakarta benar-benar jadi kota bisnis dan pariwisata.

Salah satu yang terpenting ialah soal pemenuhan kebutuhan dasar warganya, contohnya air bersih.

Pasalnya, saat ini belum semua warga Jakarta bisa menjangkau air bersih dengan mudah dan murah.

"Infrastruktur harus bagus, misalnya salah satunya penanganan air bersih yang sekarang 65 persen, ini perlu ditingkatkan," ujarnya.

"Lantas untuk sebuah kehidupan masyarakat berkegiatan ekonomi, kami juga harus bisa memfasilitasi itu semua," sambungnya.

Baca juga: Heru Budi Jenguk Satpol PP yang Ditusuk Pedagang Starling: Keberadaan Petugas Demi Kebaikan Bersama

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini kondisi DKI Jakarta sudah sangat padat dan macet.

Meski demikian, menurut dia, pemerintah akan terus memperbaiki Jakarta untuk menjadi kota bisnis, ekonomi, dan pariwisata.

Sebab, nantinya ibu kota negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet," kata Jokowi ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

"Tetapi, Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke IKN bukan merupakan gagasan dirinya.

Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," tegasnya.

"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 1960 Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ungkap Jokowi.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Pada akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan, IKN yang berada di Kalimantan Timur diharapkan menjadi ibu kota yang tak dimiliki negara-negara lain di dunia.

Menurut Presiden, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan," jelas Jokowi.

"Sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," tegasnya.

Kepala Negara mengakui, kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Dia pun membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun, insya Allah selesai 15-20 tahun, tapi kita harus berani memulainya," tambah Jokowi.