PKS Minta Depo Plumpang Dipindah, Pengamat: Itu Objek Vital, Masyarakat yang Harus Direlokasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul mendukung rencana relokasi warga Tanah Merah dari kawasan sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Menurutnya, kebijakan merelokasi warga ini lebih efektif ketimbang memindahkan depo bahan bakar minyak tersebut.

"Yang paling mudah itu adalah warganya yang direlokasi. Tinggal nanti diganti untung dan ini bisa menyelesaikan sebuah persoalan," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Menurutnya, warga perlu direlokasi lantaran lahan yang mereka tempat saat ini sangat berbahaya.

Terlebih, lahan itu seharusnya jadi buffer zone atau wilayah steril, sehingga seharusnya tidak ada pemukiman yang berdiri di kawasan tersebut.

Baca juga: Usul Permukiman Dekat Depo Plumpang Dikaji Ulang, Pengamat Minta IMB Kawasan Era Anies Dianulir

"Karena itu adalah obyek vital, warganya yang memang harus direlokasi. Tapi dengan ganti untung, saya kira dengan anggaran pemerintah itu bisa dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, relokasi warga ini jadi pilihan yang paling tepat mengingat pemindahan depo pertamina ini pasti bakal menyedot anggaran hingga triliunan rupiah.

Pembuatan depo baru pun diprediksi memakan waktu dua tahun sehingga baru bisa dipindah pada 2024 mendatang.

Belum lagi adanya potensi gangguan distribusi BBM di wilayah Jakarta dan sekitar saat proses pemindahan depo.

"Jadi memang solusinya yang paling adalah depo itu tetap di siru dan warga yang direlokasi," tuturnya.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini sekaligus menjawab soal usul Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli yang menyarankan agar Depo Pertamina Plumpang dipindah ke lokasi yang lebih aman.

Adapun saran itu diberikan politikus senior PKS ini lantara kebijakan tersebut lebih memihak pada rakyat.

"Lebih baik Depo Pertamina yang direlokasi. Lebih mahal tapi lebih berpihak pada rakyat kecil," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2023).

Hal ini diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan dua pilihan untuk merelokasi warga atau memindah depo tersebut untuk mencegah tragedi kebakaran hebat itu terulang kembali di kemudian hari.