Persiapan Menuju WBBM, Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

TRIBUNJAKARTA.COM, PALEMBANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Kegiatan ini, diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham secara daring, Senin (13/3/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Setjen Kemenkumham, Bramantyo Agung Nugroho, menjelaskan mengenai SE Sekjen Nomor SEK-5.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Kriteria Penilaian dalam Evaluasi Berjenjang Tahun 2023 di Lingkungan Kemenkumham.

Disebutkan, bahwa kebijakan terbaru terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas terdiri dari tiga poin utama, yaitu pengusulan zona integritas sesuai Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, pelaksanaan survei mandiri, dan evaluasi zona integritas menuju WBK yang dilaksanakan mandiri.

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Ilham Djaya, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan dua fungsi dalam Pembangunan zona integritas.

Baca juga: Kanwil Kemekumham Sumsel Targetkan Semua Warga Binaan Pemasyarakatan Punya NIK Jelang Pemilu 2024

Diantaranya sebagai satker yang dievaluasi dan sebagai Penilai Internal Awal yang menyeleksi satker di bawahnya.

"Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBBM Tahun 2023, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mendeklarasikan komitmen untuk meningkatkan budaya kerja hingga menciptakan inovasi pelayanan publik," kata Ilham Djaya saat menghadiri kegiatan melalu Zoom Meeting, Senin (13/3/2023).

Ilham mengatakan, jajarannya akan berupaya melakukan beberapa langkah strategis dalam meningkatkan hal tersebut.

Seperti memantau dan memonitoring efisiensi dan efektivitas program/inovasi yang telah dibuat, membuat budaya hospitality dan orientasi terhadap pelayanan, menerapkan sistem reward dan punishment, melaksanakan manajemen media yang baik, dan melaksanakan tindak lanjut dan evaluasi secara berkala. 

Pada kegiatan ini turut hadir Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus, Kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang, serta seluruh Ketua Pokja dan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI pada Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Baca artikel menarik lainnya di Google News.