Wali Kota Idris Ragukan Survei SETARA Institute Sebut Depok Intoleran, Konfrontir dengan Profesor UI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, angkat bicara terkait Kota Depok yang masuk dalam kategori kota intoleran dalam survei yang dilakukan oleh SETARA Institute.

Ia meragukan survei tersebut lantaran berbeda dengan data yang dimilikinya.

“Survei itu harus kita pertanyakan metodenya seperti apa, kita juga melakukan survei loh tahun 2022."

"Cuma memang kita tidak begitu memberikan publikasi secara besar-besaran, ini mungkin kekurangan kami,” kata Idris dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/4/2023).

Idris mengatakan, hasil survei terkait indeks toleransi beragama yang dilakukan pihaknya, menunjukan hasil yang baik dan menurut para profesor dari Universitas Indonesia (UI) masuk dalam kategori cukup.

“Kerukunan umat beragama di Kota Depok dianggap cukup oleh profesor-profesor yang ada di UI, dan juga yang dilakukan oleh Kesbangpol kerjasama dengan pelaku-pelaku survei,” ungkapnya.

Idris mengatakan, dirinya sudah meminta Kesbangpol untuk mempublikasikan hasil survei yang dilakukan pihaknya.

“Nah ini silahkan dilihat dan diminta ke Kesbangpol hasil surveinya seperti apa, saya sudah minta untuk dipublikasi,” ucap Idris.

Baca juga: Tanggapan Wali Kota Idris Soal Kota Depok Masuk Kategori Kota Intoleran Versi SETARA Institute

Untuk informasi, tahun ini merupakan ketiga kalinya Kota Depok masuk dalam kategori tersebut secara berturut-turut, menurut survei yang dilakukan oleh SETARA Institute.

Di satu sisi, Idris menghargai survei yang dilakukan lembaga independen itu.

“Iya itu saya rasa silakan menjadi hak mereka untuk melakukan survei apapun."

"Tetapi dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan bersama warga, kita bisa minta statement atau realitanya langsung dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi?”

Idris mengungkapkan, bila ada sejumlah kasus terkait toleransi di Kota Depok, ia menegaskan sejatinya tidak ada peraturan yang dilanggar.

“Kalau memang ada kasus-kasus, kita juga gak akan melanggar peraturan dari pusat. Misalnya penyegelan Ahmadiyah ini dianggap sebagai sebuah kasus yang intolerir,” beber Idris.