Polemik Rencana Kenaikan Tarif, Transjakarta Lempar Bola Panas ke Heru Budi: Wewenang Pemprov DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melempar bola panas kenaikan tarif layanan bus kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai informasi, rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 sempat menuai polemik.

Gelombang penolakan pun datang dari banyak kalangan, mulai dari pengguna transportasi umum hingga anggota DPRD DKI Jakarta.

Adapun rencana kenaikan tarif itu sesuai dengan usul yang disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang memberikan kewenangan DTKJ untuk memberikan rekomendasi tarif angkutan umum.

Baca juga: Bikin Resah Warga, Kenaikan Tarif Transjakarta Langsung Dibantah Pj Gubernur Heru Budi

Meski demikian, Transjakarta menegaskan kebijakan soal kenaikan tarif sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI.

“Untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. Kami dalam hal ini, Transjakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemprov DKI,” ucap Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Apriastini Bakti Bugiansri dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4/2023).

Ia pun menegaskan komitmen Transjakarta untuk tetap memberikan pelayanan optimal dan mendengar masukan dari masyarakat terkait usulan tersebut.

Oleh karena itu, Transjakarta lewat akun media sosialnya telah melakukan survei pada 6 April hingga 13 April 2023 untuk melihat respon masyarakat terkait usulan tersebut.

“Namun untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. TRansjakarta akan terus memastikan pelanggan tetap terlayani dengan baik mobilitasnya,” ujarnya.

Heru Budi Bantah Tarif Transjakarta Naik

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta membantah pemerintah bakal menaikkan tarif layanan bus Transjakarta.

Sebagai informasi, rencana kenaikan tarif Transjakarta sebelumnya sempat bikin resah pengguna transportasi umum.

Pasalnya, Transjakarta merupakan salah satu moda transportasi unggulan warga Jakarta.

Heru pun membantah kabar tersebut dan bahkan orang nomor satu di DKI mengaku tak tahu menahu soal rencana kenaikan tarif Transjakarta ini.

“Ini (kenaikan tarif Transjakarta) ide siapa sih,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/4/2023).

Bila ingin meningkatkan pendapatan, eks Wali Kota Jakarta Utara ini bilang, Transjakarta bisa melakukan terobosan lainnya.

Baca juga: Pj Gubernur Heru Budi Pastikan Tarif Bus Transjakarta Tak Naik Tetap Rp 3.500

“Tentunya Transjakarta bisa dari sumber-sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan, tidak harus dari tarif Transjakarta dinaikkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, wacana soal kenaikan tarif Transjakarta ini mencuat usai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan voting terkait perubahan tarif angkutan unggulan warga Jakarta itu.

Saat itu, voting dilakukan Dishub DKI di instagram story akun resminya (@dishubdkijakarta).

Heru pun menduga, jajarannya hanya sekedar melakukan voting untuk melihat reaksi masyarakat terkait rencana tersebut.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada pembahasan intensif terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta itu.

“Namanya saja survei, survei kan ada lanjutannya, diskusi, forum diskusi, fdg (focus group discussion), dan lainnya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mempertimbangkan untuk menaikan tarif layanan angkutan umum di ibu kota.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, kenaikan tarif angkutan umum ini merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

“Ini ada usulan dari DTJK, tentu kami harus lakukan cek ricek terkait itu, tentu ada survei internal,” ucapnya di Balai Kota, Senin (3/4/2023)

Salah satu moda transportasi yang tengah dipertimbangkan untuk tarifnya dinaikkan ialah Transjakarta.

Survei pun sudah dilakukan Dishub DKI lewat instagram resminya (@dishubdkijakarta).

Lewat unggahan instagram story, Dishub DKI melakukan jajak pendapat terkait rencana kenaikan tarif tersebut.

Dari hasil survei yang dilihat TribunJakarta.com hingga pukul 15.40 WIB, sebanyak 82 orang warganet tak setuju dan hanya 18 persen yang setuju tarif Transjakarta dinaikan.

Kemudian, Dishub DKI pun melakukan survei terkait nominal kenaikan tarif yang mungkin bisa diterapkan.

Ada tiga opsi yang bisa dipilih masyarakat, yaitu Rp 4.000 flat sepanjang hari, Rp 5.000 flat sepanjang hari, serta Rp 4.000 (pukul 05.00 - 07.00 WIB) dan Rp 5.000 (mulai pukul 07.00 WIB).

Hasilnya, sebanyak 73 persen warganet memilih opsi kenaikkan tarif menjadi Rp 4.000 sepanjang hari.

Kemudian, opsi Rp 5.000 sepanjang hari dipilih 12 persen warganet dan sisanya dipilih 15 persen warganet.

Syafrin menerangkan, tarif Transjakarta jadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dinaikkan lantaran selama ini tak pernah mengalami perubahan.

Padahal beberapa moda transportasi lainnya, seperti KRL Commuter Line sudah beberapa kali mengalami penyesuaian tarif.

“Tarif existing Rp 3.500 itu sudah sejak 2007 tidak ada kenaikan, sementar moda angkutan lainnya mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Hasil dari jajak pendapat yang dilakukan Dishub DKI di media sosial itu pun nantinya bakal jadi bahan evaluasi dalam memutuskan soal jadi atau tidaknya tarif angkutan umum di ibu kota naik.

Oleh sebab itu, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun memastikan, tarif angkutan umum di ibu kota saat ini belum naik.

“Tarif belum naik, kami hanya melakukan survei, karena begitu ada usulan tentu kami tidak diam saja. Kami hasil mengkaji komprehensif,” tuturnya.

“Itu (survei di medos) tes ombak, kami mengecek bagaimana persepsi masyarakat terhadap usulan ini,” sambungnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News