Pemprov DKI Pastikan Tak Gelar Operasi Yustisi Meski Diperkirakan 40 Ribu Pendatang Serbu Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, Jakarta bakal diserbu 36.000 hingga 40.000 pendatang usai libur lebaran 2023.

Jumlah pendatang ini meningkat 20 persen dibandingkan sebelumnya.

Meski diperkirakan Jakarta diserbu pendatang, Dinas Dukcapil DKI ternyata tak akan melakukan operasi yustisi.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat ditemui di Balai Kota Jakarta.

“Untuk para pendatang baru ke Jakarta, kami sampai saat ini belum ada kebijakan untuk operasi yustisi,” ucapnya, Rabu (26/4/2023).

Meski tak ada operasi yustisi, Pemprov DKI tetap berupaya melakukan pendataan terhadap para pendatang.

Pengurus RT/RW serta Dasawisma pun digandeng untuk turut mencari dan mendata para pendatang di lingkungan tempat mereka tinggi.

Para Dasawisma pun ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada pendatang untuk segera melapor ke loket pelayanan kependudukan di kelurahan.

Para pengurus RT/RW pun diberi tugas tambahan untuk turut terlibat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

“Karena pak RT/RW juga punya tugas sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: 385 WNI yang Dievakuasi Imbas Konflik Sudan Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI ini pun menyebut, pendataan terhadap para pendatang baru di ini kota ini bakal dilakukan selama sebulan ke depan.

“Tujuan pendataan ini untuk tertib administrasi kependudukan ya,” kata Budi.

Akui Sulit Bendung Pendatang

Sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap para pendatang mulai melunak.

Sebagai informasi, Heru Budi sebelumnya terang-terangan ogah menerima para pendatang.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengimbau warganya yang mudik lebaran untuk tak membawa sanak keluarganya saat kembali ke ibu kota.

Hal ini dikatakan Heru lantaran ia mengaku kesulitan membendung kedatangan para pendatang.

Pasalnya, Pemprov DKI tak punya kuasa untuk melarang para pendatang merantau untuk mengadu nasib di Jakarta.

“Kami tidak bisa (melarang pendatang), mereka kan punya hak untuk datang,” ucapnya di Balai Kota, Kamis (27/4/2023).

Lantaran tak kuasa membendung para pendatang, Heru Budi menyebut, Pemprov DKI hanya bisa mengimbau supaya mereka yang baru datang sudah memiliki pekerjaan.

Imbauan ini diberikan untuk menekan semakin meningkatnya angka pengangguran terbuka di ibu kota.

“Kami cuma minta untuk yang datang itu sudah punya pekerjaan uang pasti,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi para pendatang, Pemprov DKI pun disebut Heru hanya bisa melakukan pemantauan dan pengawasan.

Para pengurus RT/RW dan Dasawisma pun dilibatkan oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam proses pengawasan para pendatang ini.

“Nanti Dinas Dukcapil akan mengumpulkan RT/RW untuk memantau dan mendata penduduk yang datang,” tuturnya.