Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dilantik Jadi Anggota Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris

Pelaksanaan tugas terkait pemberian izin ini, seringkali dianggap menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum. Pandangan ini tentu tidak benar.

"Untuk dapat mengubah pandangan tersebut, kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa mereka memahami adanya proses pemeriksaan oleh MKN sebelum memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan permintaan pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Pastikan juga bahwa terhadap penolakan izin pemeriksaan dan pemanggilan," tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan itu Direktur Jenderal administrasi hukum umum (AHU), Cahyo R. Muzhar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Mien Usihen, Pimti pada Ditjen AHU, Kakanwil, Kadivyankum, perwakilan MPN-MKN Pusat dan Wilayah se Indonesia.

Kegiatan pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi MPN dan MKN 2023 dengan tema Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pemanfaatan jasa Notaris.

Sedangkan peserta dari Kanwil Kemenkumham Sumsel adalah Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, Kadiv Pelayanan Hukum dan Ham, Parsaoran Simaibanh, Kabid Pelayanan Hukum, Yenni, Kasubbid AHU, Riyan Citra Utami, Juhaidi (Unsur Notaris dari MPWN), dan Heri Yuniawan (Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel (Unsur Ahli dari MKNW)).