Surya Paloh Tak Diundang Jokowi ke Istana, Pengamat: Konsekuensi Dukung Anies Baswedan Nyapres

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai tidak diundangnya Surya Paloh ke Istana oleh Presiden Joko Widodo merupakan konsekuensi yang harus diterima NasDem atas keputusannya mengusung Anies Baswedan.

Apalagi, Jokowi secara gamblang sudah menjelaskan alasannya tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol koalisi  pemerintah pada Selasa (2/5/2023) memang karena NasDem telah berbeda koalisi.

"Yang dilakukan Jokowi menjelaskan ke publik bahwa keputusan NasDem sudah tidak sejalan lagi dan beda koalisi dengan parpol koalisi pemerintahan Jokowi," ujar Ujang saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/5/2023).

Terlepas dari sikap Jokowi yang secara blak-blakan menunjukan hubungannya dengan NasDem saat ini, Ujang melihat tak sepatutnya pertemuan membahas politik dilakukan di Istana Negara.

Karenanya, tak heran publik yang mengkritik pertemuan tersebut lantaran dilakukan di Istana Negara.

Baca juga: Viral ASN Malah Serius Main Game Saat Rapat Jalan Rusak di Lampung, Enggak Ada Integritasnya!

"Ke depan perlu juga Jokowi lakukan kalau pertemuan untuk kepentinyan pribadi atau kelompoknya bisa di tempat lain jangan di istana.

Tapi kalau di istana kan dilihat tidak bagus karena bicara kepentinga mereka tapi kenapa dilakilukan di istana," ujar Ujang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasannya tak mengundang ketua umum NasDem Surya Paloh dalam pertemuan di Istana Negara.

Baca juga: Lagi Sepedaan Pagi, Ahmad Sahroni Tak Sengaja Ketemu Klub Mobil Kebut-kebutan depan Kemenpora

Jokowi  mengakui bahwa tak diundangnya Surya Paloh lantaran NasDem memiliki koalisinya sendiri yang berbeda dengan pemerintah.

Karenanya, Jokowi menyebut tak elok jika NasDem nantinya mengetahui isi strategi besar yang dibicarakannya dengan keenam pimpinan parpol tersebut.

“NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. 

Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya tidak seperti itu,”  kata Jokowi santai saat ditanya awak media di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023) sebagaimana dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, apa yang dilakukannya itu adalah hal yang lumrah dalam politik.

Pasalnya, selain sebagai presiden, Jokowi menyebut dirinya juga merupakan seorang pejabat politik.

Diketahui, saat ini NasDem telah tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS yang resmi menjadikan Anies sebagai capres mereka untuk 2024.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. 

Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. 

Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. 

Ya memang ini tugas, tugas seorang presiden. 

Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu (angkat tangan),” papar Jokowi.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News