Kisruh Ruko Serobot Saluran Air dan Badan Jalan di Pluit, Komisi D Soroti Kinerja Satpol PP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah angkat suara soal ruko yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara.

Politikus senior PDIP ini pun menyoroti kinerja Satpol PP DKI yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan.

“Satpol PP ini memang polisinya Pemda DKI. Yang mengawal Perda maupun kebijakan-kebijakan Pemda DKI dan ini memang harus tegas, tidak berbicara suka dan tidak, tapi ikuti aturan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2023).

Hal ini disampaikan Ida bukan tanpa alasan, dugaan pelanggaran ini memang disebut-sebut sudah terjadi sejak lama.

Namun, kasus ini baru viral di media sosial usai cekcok antara seorang Ketua RT dengan pemilik ruko viral di media sosial.

“Harusnya ini sudah terpantau,” ujarnya Ida.

Oleh karena itu, ia minta supaya Satpol DKI segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Cipta Kerja, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) dalam memeriksa izin reko tersebut.

Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan oleh ketiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu supaya permasalahan ini bisa cepat diselesaikan.

“Jangan sampai permasalahannya semakin runcing, semakin melebar. Jadi, saya berharap untuk sesegera mungkin PTPS dan Satpol PP turun ke lapangan untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa,” kata dia.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov Minta Tindak Ruko Serobot Saluran Air di Pluit Tapi Tak Bisa Langsung Bongkar

Ketua RT Gerah Ruko Serobot Saluran Air dan Bahu Jalan di Pluit Belum Dibongkar

Ketua RT 011 RW 03 Pluit, Riang Prasetya gerah melihat puluhan ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara tak kunjung dibongkar.

Riang mengatakan, jika ruko-ruko tersebut tak segera diterbitkan, nantinya malah bakal timbul masalah-masalah lain.

"Penertiban itu kan ada instansi terkait yang memang punya kewenangan. Ya saya kan hanya menyampaikan saja, segera mungkin dilakukan penertiban," ucap Riang, Senin (15/5/2023).

"Jangan terlalu lama, semakin lama ini bikin masalah baru di lingkungan lain," tegasnya.