Mulai Blak-blakan, Anies Baswedan 2 Hari Kritik Jokowi: Masalah Tol hingga Singgung Marak Mafia

Menururnya, Alih-alih mengambil alih pemerintah pusat seharusnya bisa mendorong suatu daerah menyelesaikan masalahnya sendirinya.

“Kita punya permasalahan banyak, kalau daerah tidak bisa menyelesaikan (masalah), maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikannya,” ucapnya, Minggu (21/5/2023).

“Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan kemudian diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, ini malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah,” sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memang kerap kali mengambil alih permasalahan yang ada di daerah untuk diselesaikan pemerintah pusat.

Teranyar, pemerintah pusat mengambil alih permasalahan jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung.

Anies pun menilai, sentralisasi penyelesaian masalah yang selama ini dijalankan Presiden Jokowi bukan solusi.

Terlebih, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan penduduknya tersebar di lebih dari 6.000 pulau.

Oleh karena itu, eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, Presiden Jokowi seharusnya bisa lebih mengawasi seluruh kinerja para kepala daerah.

“Berikan kepada mereka kewenangan untuk menyelesaikan. Awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Kritikan kedua disampaikan Anies terkait banyaknya mafia yang menguasai berbagai sektor di era pemerintah Jokowi.

Ia pun mengibaratkan keberadaan para mafia itu sebagai katak dalam panci air mendidih, dimana masyarakat bisa mati perlahan bila tak menyadaei keberadaan mereka.

“Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita sadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita harus hadapi sama-sama,” ujarnya.

Di depan pendukungnya, Anies juga mengkritik adanya wacana Presiden RI bisa menjabat lebih dari dua periode.

Ia pun menyebut hal tersebut sebagai sebuah penyimpangan dan meminta pendukungnya melawan bila ada pejabat yang ingin melanggar aturan.

“Masa jabatan presiden itu dua tahun, ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang itu, maka kita katakan bahwa kita komit dengan aspirasi reformasi,” ucapnya.

“Kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeser (konstitusi), jangan pernah biarkan,” sambungnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News