‘Serang’ Jokowi Lalu Dipolisikan Relawan Ganjar, Anies Baswedan Kena Semprot PDIP: Bikin Gaduh!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pernyataan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai polemik.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai, pernyataan Anies itu hanya membuat gaduh masyarakat.

“Kalau informasi seorang capres yang disampaikan ke publik kemudian informasi itu tidak benar, ya ini menimbulkan kegaduhan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/5/2023).

Sebagai seorang bakal calon presiden, Anies pun diingatkan Gembong untuk tak sembarangan bicara.

Pasalnya, pernyataan itu bakal menjadi pegangan para relawan atau pendukungnya.

Bila data yang disampaikan tak valid, maka dikhawatirkan para pendukung fanatik Anies tetap mempercayai informasi yang tak sesuai fakta.

“Kalau sekelas capres menyampaikan informasi yang tidak akurat kan enggak benar juga. Karena informasi yang disampaikan bakal calon kan menjadi pegangan bagi masyarakat,” ujarnya.

Politikus senior yang juga Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta ini pun tak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat informasi tak valid yang disampaikan Anies.

Baca juga: Laporan Dugaan Data Hoaks Anies Baswedan Ditolak Bareskrim, Relawan Ganjar Lengkapi Bukti

Ia pun berharap, pelaksanaan Pilpres yang akan dilaksanakan Februari 2024 mendatang tetap berlangsung lancar dan damai.

“Harapan kami kompetisi pemilihan presiden nanti ya menyampaikan informasi yang dilandasi data. Kami harapkan pemilu ke depan bukan pemilu yang menciptakan kegaduhan,” tuturnya.

Anies Dipolisikan Relawan Ganjar 

Pernyataan Anies yang membandingkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Jokowi dan SBY ini berbuntut panjang.

Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) akan melaporkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Hal itu diumumkan langsung Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto.