Pilpres 2024

Polemik Dugaan Hoaks Anies Baswedan: Bareskrim Bersikap hingga Tudingan Serius Pejuang ABW

Pelaporan Anies Baswedan oleh relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) ke Mabes Polri menimbulkan polemik baru.

|
Tribunnews
Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan berpidato dalam acara 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023. 

Pihaknya pun akan melengkapi bukti agar laporan bisa diterima.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas pada sore harinya.

PDIP Dukung Pemolisian Anies

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai wajar langkah GP Center memolisikan Anies.

Pasalnya, informasi yang disampaikan Anies itu tak sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

“Data itu kan menjadi penting, ketika menyampaikan sesuatu kan harus diperkuat data. Ketika beliau membandingkan suatu pembangunan fisik kan dasarnya harus data,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/5/2023).

Oleh karena itu, Gembong menilai, dilaporkannya Anies sebagai konsekuensi yang harus ditanggung atas penyampaian yang informasikan Gubernur DKI periode 2017-2022 itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi kesemrawutan dari JIS saat menggelar konser Dewa 19 pada Sabtu (2/2/2023). 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi kesemrawutan dari JIS saat menggelar konser Dewa 19 pada Sabtu (2/2/2023).  (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

“Ketika data yang disampaikan ke publik tidak benar, pasti ada orang yang keberatan. Artinya, ketika menyampaikan sesuatu itu harus didasari dengan data yang valid,” ujarnya.

“Jadi, ketika menyampaikan ke publik data yang salah, maka konsekuensinya ada yang keberatan atas data yang disampaikan itu karena tidak mengandung keberatan,” sambungnya.

Untuk itu, Gembong menilai, langkah relawan Ganjar yang melaporkan Anies ke polisi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi valid terkait pembangunan jalan non-tol di era Jokowi dan SBY yang sebelumnya disampaikan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Relawan pasti sudah punya hitung-hitungan terhadap apa yang sudah disampaikan pak Anies yang ternyata tidak mengandung kebenaran,” tuturnya.

“Karena setiap warga negara punya hak untuk mendapat informasi yang valid untuk bisa dicerna masyarakat,”tambahnya menjelaskan.

PKS Santai

Sementara, PKS sebagai salah satu partai pengusung Anies bersama NasDem dan Demokrat, memilih bereaksi santai.

Ia mempersilakan bakal capresnya itu dilaporkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved