Polemik Dugaan Hoaks Anies Baswedan: Bareskrim Bersikap hingga Tudingan Serius Pejuang ABW

TRIBUNJAKARTA.COM - Pelaporan Anies Baswedan oleh relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) ke Mabes Polri menimbulkan polemik baru.

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu diduga telah menyebarkan data hoaks  saat berpidato di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dugaan hoaks tersebut terkait dengan data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.

PDIP turut bereaksi keras terhadap pidato Anies dan mendukung GP Center atas pelaporan ke polisi.

Sementara PKS memilih untuk menanggapi santai dengan mempersialakan pelaporan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, relawan Anies Baswedan menyimpulkan pemolisian jagoannya di Pilpres 2024 adalah upaya penjegalan.

Anies Dipolisikan

Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto, mengatakan, siapapun yang menyebarkan hoaks harus dihukum.

"Terkait dengan statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid maka kami, GP Center akan melaporkan beliau ke Mabes Polri pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 10.30 WIB."

"Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Siapapun yang menyebarkan informasi tidak benar mesti ditindak hukum," tulis pesan singkat Thomas kepada TribunJakarta.com pada pagi hari.

Baca juga: Tak Ikut Relawan Ganjar Polisikan Anies yang Diduga Sebar Hoaks, PDIP DKI: Masyarakat Sudah Cerdas

Thomas mengonfirmasi bahwa pernyataan hoaks yang dimaksud adalah ketika Anies berbicara di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, NasDem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong berita bohong.

"Yap betul (tentang perbandingan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY)," kata Thomas.

Terkini, laporan yang dilayangkan GP Center ditolak Bareskrim Polri.

Pihaknya pun akan melengkapi bukti agar laporan bisa diterima.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas pada sore harinya.

PDIP Dukung Pemolisian Anies

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai wajar langkah GP Center memolisikan Anies.

Pasalnya, informasi yang disampaikan Anies itu tak sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

“Data itu kan menjadi penting, ketika menyampaikan sesuatu kan harus diperkuat data. Ketika beliau membandingkan suatu pembangunan fisik kan dasarnya harus data,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/5/2023).

Oleh karena itu, Gembong menilai, dilaporkannya Anies sebagai konsekuensi yang harus ditanggung atas penyampaian yang informasikan Gubernur DKI periode 2017-2022 itu.

“Ketika data yang disampaikan ke publik tidak benar, pasti ada orang yang keberatan. Artinya, ketika menyampaikan sesuatu itu harus didasari dengan data yang valid,” ujarnya.

“Jadi, ketika menyampaikan ke publik data yang salah, maka konsekuensinya ada yang keberatan atas data yang disampaikan itu karena tidak mengandung keberatan,” sambungnya.

Untuk itu, Gembong menilai, langkah relawan Ganjar yang melaporkan Anies ke polisi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi valid terkait pembangunan jalan non-tol di era Jokowi dan SBY yang sebelumnya disampaikan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Relawan pasti sudah punya hitung-hitungan terhadap apa yang sudah disampaikan pak Anies yang ternyata tidak mengandung kebenaran,” tuturnya.

“Karena setiap warga negara punya hak untuk mendapat informasi yang valid untuk bisa dicerna masyarakat,”tambahnya menjelaskan.

PKS Santai

Sementara, PKS sebagai salah satu partai pengusung Anies bersama NasDem dan Demokrat, memilih bereaksi santai.

Ia mempersilakan bakal capresnya itu dilaporkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Santai aja lah, silahkan laporkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, antara lain menyertakan bukti-bukti dan saksi-saksi," ujar Taufik saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (23/5/2023).

Taufik juga menegaskan pihaknya sama sekali tak gentar dengan ancaman yang disampaikan GP Center bahwa Anies yang diduga melakukan pembohongan publik akan dihukum.

"Sebagai orang beriman kita hanya gentar dan takut pada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa," ujar Taufik.

Tudingan Pejuang ABW

Relawan Anies Baswedan buka suara terkait pelaporan Anies yang dilayangkan GP Center.

Ketua Relawan Pejuang ABW DKI Jakarta, Ahmad Jakwan, menyampaikan tudingan serius bahwa relawan Ganjar berupaya untuk menggagalkan Anies maju Pilpres 2024.

"Saya belum dapat info itu (rencana pelaporan Anies Baswedan)."

"Tapi kami menganggap itu hanya berbagai macam cara untuk gagalkan Pak Anies maju sebagai Calon presiden 2024," kata Jakwan saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (23/4/2023).

Sebagai relawan, Jakwan menilai pidato Anies itu sebagai pembakar semangat mereka untuk mendukung capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan di ajang Pilpres 2024.

"Pidato politik pak Anies membakar semangat para Relawan diseluruh Indonesia jangan pernah takut atau gentar," kata Jakwan.

Jakwan menambahkan, pihaknya juga sama sekali tak gentar dengan berbagai rintangan yang disebutnya upaya untuk menjegal pencapresan Anies di 2024.

"Kami relawan Anies bukan relawan kaleng-kaleng atau relawan bayaran tapi relawan Anies yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk perubahan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jakwan.

Isi Pidato Anies

Anies memang berbicara tentang data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.

Anies menyebut, di era Jokowi, pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 kilometer.

“63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang,” ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Kondisi ini pun dibandingkan dengan zaman SBY yang berhasil membangun lebih banyak jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun kembali membandingkan pembangunan jalan nasional yang dibangun di era Jokowi dan SBY.

Anies bilang, Jokowi hanya membangun kurang lebih 500 kilometer jalan nasional.

Sedangkan, pembangunan jalan nasional yang dilakukan di era SBY mencapai 20 persen dari capaian Jokowi.

“Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News