Beda Reaksi dari Relawan Ganjar, Projo Lebih Dingin Tanggapi Anies Bandingkan Jalan Era SBY & Jokowi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Relawan Pro Jokowi (Projo) memberikan reaksi lebih dingin dibanding relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) terkait pidato bakal capres Anies Baswedan yang "menyerang" Presiden Jokowi.

Diketahui, pidato Anies Baswedan di acara milad ke-21 Partai Keadilan Sosial (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu menjadi sorotan.

Pasalnya, bakal capres usungan Partai NasDem, PKS dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan nasional era Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anies menyebut pembangunan jalan non tol di era SBY jauh lebih panjang dibanding di era Jokowi yang selalu membanggakan proyek infrastruktur.

Atas pidato Anies itu membuat relawan GP Center berang.

Mereka pun mempolisikan Anies ke Bareskrim Polri atas tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Anies "Serang" Jokowi soal Pembangunan Jalan Nasional Kalah dari SBY, Data Ini Tunjukkan Fakta Beda 

Sementara itu, saat ditanyakan komentarnya apakah juga akan mempolisikan Anies Baswedan soal pidatonya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan tak akan melakukan hal tersebut.

Dia menyebut, apa yang disampaikan Anies Baswedan masih sebatas kritik dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

"Ngga lah, kita itu nganggap kritik aja," kata Budi saat dimintai tanggapannya di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023).

"Kritik kitu kan tergantung sudut pandang," sambung dia.

Anies Banggakan Pembangunan Jalan Era SBY

Diketahui, Anies Baswedan bicara blak-blakan mengenai perbandingan pembangunan jalan di era Presiden SBY dan Jokowi ketika berpidato di acara milad ke-21 PKS.

Baca juga: Orang Dekat Sebut Keinginan Anies Baswedan Nonton Formula E: Kalau Diundang Insyaallah Hadir!

Awalnya, Anies menyampaikan bahwa di pemerintahan Jokowi memang tercatat yang paling banyak membangun jalan tol.

"63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang," kata Anies.

Namun sayangnya, kata Anies, keberadaan jalan tol yang berbayar hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu.

Sedangkan untuk jalan non tol yang dibangun Jokowi hanya 19 ribu kilometer.

Jumlah tersebut kalah jauh dari jalan non tol yang dibangun di masa SBY jadi presiden yang berkuasa sejak 2004-2014.

"Kalau coba dibandingkan dengan zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat," papar Anies.

Dari data tersebut, untuk jalan yang masuk kategori jalan nasional atau tanggung jawab pemerintah pusat, Anies menyebut hanya 590 kilometer yang dibangun di era Jokowi.

"Di era sebelumnya (SBY) ada 11.800 kilometer, 20 kali lipat.

Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain, kita bicara jalannya," ujar Anies.

Anies menuturkan, ketika berbicara pembangunan infrastruktur, maka seharusnya semua golongan diperhatikan.

"Bahwa kita tidak bisa hanya memerhatikan tengah ke atas tapi juga yang tengah ke bawah, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang kita harus gaungkan bersama," kata Anies.

Laporan GP Center Ditolak

Sementara itu, laporan Relawan GP Center atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, belum diterima alias ditolak pihak Bareskrim Polri.

Baca juga: Projo Blak-blakan, Sebut Jokowi Masih Upayakan Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres Meski Peluang Tipis

Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan tersebut.

Namun pihak Bareskrim belum mau menerimanya karena bukti yang belum mencukupi.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas saat dihubungi TribunJakarta.com.

Setelah laporan ditolak, Thomas dan kawan-kawan sempat berdiskusi dengan pihak Bareskrim terkait laporan dugaan penyampaian data hoaks itu.

"Bidang Hukum Relawan GP Center melanjutkan langkah hukumnya dengan berdiskusi kepada penyidik terkait statement Anies Baswedan," kata Thomas.

Thomas mengatakan, penyampaian data yang diduga tak benar soal pembangunan jalan era Jokowi dengan SBY itu, dipergunakan untuk mempersepsi publik agar membenci Jokowi.

"Konsultasi terhadap penegak hukum terkait pernyataan Anis Baswedan mengenai pembangunan Jalan tidak berbayar diduga menjadi berita bohong yang disampaikan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan kebencian ataupun ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini," papar Thomas.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News