Gulirkan Wacana WFH saat KTT ASEAN, Heru Budi Diminta Beri Kompensasi Perusahaan Swasta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi wacana pemberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pekerja selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digulirkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Bila kebijakan itu benar-benar diterapkan, Heru Budi pun diminta memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta.

“Pak gubernur harus memberikan kompensasi ke (perusahaan) swasta, kalau karyawan swasta enggak ada, perusahaan rugi dong,” ucapnya.

Menurutnya, aturan ini hanya bisa diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau aturan WFH bahu ASN Pemprov bisa, tapi kalau karyawan swasta enggak mungkin berhenti, masa mereka tutup semua hari itu,” ujarnya.

Baca juga: Viral di TikTok, Siswa SMK Ini Kompak Belikan Teman Mereka Sepatu Sekolah Baru: Bikin Haru!

Keinginan Heru menerapkan WFH bagi para pekerja untuk meminimalisir kemacetan di ibu kota dinilainya tak akan efektif.

Pasalnya, perusahaan swasta pasti bakal tetap memaksa pegawainya masuk untuk menghindari kerugian.

“Kalau perusahaan swasta ini kaitan masalahnya dengan produktivitas. Misalnya barang yang mau diekspor atau produk jasa yang sudah disepakati kan enggak mungkin ditunda atau mundur,” tuturnya.

Baca juga: Viral Kocaknya Aldi Taher Ditanya Pembawa Berita Soal Jadi Bacaleg 2 Partai, Nyanyi Coldplay Dulu

Oleh karena itu, pengamat dari Universitas Trisakti ini pun meminta Heru Budi memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta bila kebijakan WF saat KTT ASEAN benar-benar mau diterapkan.

“Harus ada kompensasi untuk pelaku usaha. Kalau enggak, ya pelaku usaha pada teriak gitu, walaupun sehari (WFH) ya tetap rugi,” tuturnya.

Sebagai informasi, Jakarta bakal menjadi tuan rumah rangkaian pelaksanaan KTT ASEAN pada Juli dan September 2023 mendatang.

Pada bulan Juli atau tepatnya tanggal 8 hingga 14 mendatang, Jakarta bakal jadi tuan rumah ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) / Post Ministerial Meetings (PMC).

Kemudian, pada 5 September hingga 7 September 2023 Jakarta bakal jadi tuan rumah KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menggulirkan wacana bakal menerbitkan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pekerja di ibu kota saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Orang nomor satu di DKI ini pun menyebut, aturan WFH itu kini tengah dikaji bersama dengan pihak Polda Metro Jaya.

“Ini masih wacana nih ya, kami bahas nanti bersama dengan pak Kapolda dan pak Pangdam untuk bisa work from home,” ucap Heru dalam keterangannya dikutip Kamis (25/5/2023).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini bilang, kebijakan WFH ini bertujuan untuk menjamin kelancaran lalu lintas saat pelaksanaan KTT ASEAN di ibu kota.

“Yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah bagaimana kesiapan lalu lintasnya,” ujarnya.

Untuk memeriahkan KTT ASEAN, sejumlah persiapan sudah dilakukan Pemprov DKI, salah satunya dengan memperbaiki sejumlah ruas jalan protokol di ibu kota.

Selain itu, Pemprov DKI juga bakal menginstruksikan perkantoran untuk pasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan KTT ASEAN.

"Setiap gedung perkantoran di Jakarta juga bisa menyemarakkan dengan memasang umbul-umbul atau spanduk, sehingga kemeriahan itu kita hadirkan bersama-sama," tuturnya.

Dinas Pendidikan pun diminta Heru untuk menyiapkan para murid untuk nantinya menyambut kedatangan para delegasi negara sahabat yang akan ikut dalam KTT ASEAN.

“Dinas Kesehatan juga kami minta menyiapkan dokter yang diperlukan di lokasi penginapan para delegasi,” kata Heru.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News