Bansos Tak Boleh Kena Gunting Anggaran Imbas DBH Dipotong, PSI DKI Dukung Langkah Gubernur Pramono
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal bansos.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memastikan bantuan sosial (bansos) esensial tidak terkena pemotongan imbas pengurangan RAPBD 2026.
Josephine menyebut, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan warga Jakarta.
“Saya sepakat dengan Mas Pram dan mendukung agar bansos-bansos esensial seperti KJP Plus dan KJMU tidak ikut dipotong. Itu penting agar generasi penerus bisa terus sekolah dan punya masa depan lebih baik,” ujar Josephine, Sabtu (11/10/2025).
Tak hanya itu, Josephine juga mendorong agar Pemprov DKI tetap mempertahankan program bantuan lainnya, termasuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang ditujukan bagi warga lanjut usia.
“Kalau bisa, Mas Pram juga memperjuangkan bansos lainnya seperti KLJ agar tidak terkena potongan. Banyak warga, terutama lansia dan kalangan rentan, yang sangat bergantung pada bantuan itu,” sambungnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat, terlihat dari daya beli yang melemah dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
“Jangan sampai masyarakat rentan makin sulit dan terlantar karena bantuan mereka dikurangi,” tegasnya.
Sebelumnya, diketahui Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.
Dampaknya, proyeksi RAPBD 2026 DKI turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Meski begitu, Gubernur Pramono Anung memastikan sejumlah program prioritas tetap aman dari pemotongan.
“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibagikan ke 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk KJMU untuk 16.979 penerima. Yang lain akan dilakukan refocusing dan efisiensi,” kata Pramono, Senin (6/10/2025)
Berita terkait
- Baca juga: Tak Tergiur Nyapres, Pramono Pilih Pensiun Usai Jabat Gubernur Jakarta, Kenapa?
- Baca juga: Kata Gubernur Pramono Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
- Baca juga: Soroti Kasus Terapis Wanita di Pejaten Jaksel, Gubernur Pramono Janji Ambil Langkah Konkret
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
| Bantah Isu Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Pasar Jaya: Tarif Masih di Bawah Harga Pasar |
|
|---|
| Tak Tergiur Nyapres, Pramono Pilih Pensiun Usai Jabat Gubernur Jakarta, Kenapa? |
|
|---|
| Kata Gubernur Pramono Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta |
|
|---|
| Soroti Kasus Terapis Wanita di Pejaten Jaksel, Gubernur Pramono Janji Ambil Langkah Konkret |
|
|---|
| Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Dianggap Bukan Solusi, Hanya Akan Bebani Warga |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.