''Masih Gunakan Pemikiran Orde Baru'' Pengamat Beberkan 3 Kesalahan Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan pada Senin (29/5/2023), Jokowi kembali menyampaikan bahwa dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Ini bukan kali pertama Jokowi cawe-cawe untuk urusan Pilpres 2024.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pun menyoroti pernyataan Jokowi tersebut.

Ubedilah menilai setidaknya ada tiga kesalahan dari Jokowi ketika dia ikut cawe-cawe dalam urusan pilpres 2024.

Baca juga: Viral Penumpang KRL Minta Rp 10 Ribu Karena Tak Bawa Uang Mau Naik Angkot: Modusnya Berulang

Ubedilah memaparkan, kesalahan pertama lantaran Jokowi dianggap salah memahami dirinya sebagai seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Dalam konteks pemilu Presiden sesungguhnya sedang menjalankan dua fungsi itu sekaligus yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan karena pemilu adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan," kata Ubedilah saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (30/5/2023).

Ubedilah menjelaskan, sebagai agenda negara pemilu harus diadakan sesuai jadwal lima tahunan karena itu perintah konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Viral Seorang Pria Disabilitas Semangat Kerja Jadi Karyawan Alfamart, Tuai Pujian Warga Net:

Sedangkan sebagai agenda pemerintahan maka penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai prinsip dan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Jika Presidennya sudah cawe-cawe (tidak netral) dalam pemilu maka seluruh ASN berpotensi besar akan tidak Netral, bahkan bisa jadi TNI-Polri juga akan ikut tidak netral, ini berbahaya," kata Ubedilah.

Ubedilan menuturkan, kesalahn kedua dari Jokowi atas sikapnya yang bakal cawe-cawe yakni dia menganggap Jokowi salah memahami praktik politik kenegaraan saat ini.

"Padahal sudah di contohkan Megawati dan SBY sebelumnya bahwa urusan capres - cawapres dalam konteks Pemilu itu adalah urusan Partai politik, jadi cukup partai politik saja yang sibuk urusan capres-cawapres, bukan Presiden," ujar Ubedilah.

Apalagi, lanjut Ubedilah, Jokowi dalam PDIP hanya sekedar petugas partai bukan sebagai ketua umum.

Padahal, ketua umum partai sekalipun jika menjabat sebagai Presiden sebelum Pemilu ia harus tetap netral.

"Kesalahan Jokowi dalam konteks ini sibuk membuat koalisi KIB dan sibuk urus Musra untuk mencari calon presiden, ucap Ubedilah.

Masih Gunakan Pikiran Era Soeharto

Sedangkan untuk kesalahan ketiga, Ubedilah menilai Jokowi seakan masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan orde baru era Soeharto.

"Yang dimana saat itu presiden dipilih oleh MPR dan dalam menjalankan pemerintahanya dipandu oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan karena Presiden saat itu masa periodenya tidak dibatasi sehingga jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja," paparnya.

Diketahui, salah satu alasan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 karena dia ingin adanya kesinambungan dengan presiden selanjutnya.

Padahal, kata Ubedilah, kalau presiden selanjutnya tak melanjuktan program Jokowi itu sepenuhnya otoritas presiden yang baru yang akan menjalankan pemerintahahan sesuai UU yang telah disepakati bersama DPR RI dan sesuai visi misinya sebagai presiden.

"Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat," ujar Ubedilah. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News