Proyek JLNT Pluit Warisan Ahok Mangkrak, PSI Blak-blakan Salahkan Anies Baswedan: Dia Tutup Mata

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Mangkraknya proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit belakangan jadi sorotan.

Jalan yang sejatinya dirancang untuk menghubungkan kawasan Pluit menuju tol Bandara Soekarno-Hatta ini kini justru jadi sarang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyebut, JLNT Pluit ini dirancang di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada tahun 2015 silam.

JLNT ini pun dibangun menggunakan dana dari pengembang pulau reklamasi.

“Dana pembangunannya menggunakan skema dana kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP lahan reklamasi Pulau G,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Sosok Tante Bestie Ternyata CEO Di Balik Program Rumah Murah, Sudah Sebar Promo Sejak 5 Tahun Lalu

Rencana pembangunan JLNT Pluit ini pun sempat terhambat oleh beberapa masalah, salah satunya terkait penolakan warga.

Meski demikian, proyek pembangunan tetap berjalan sampai akhirnya berhenti di era Gubernur Anies Baswedan.

Proyek itu berhenti dan mangkrak sampai saat ini usai Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022.

Baca juga: Obral Rumah Murah Meriah, Tante Bestie Incar Kaum Tersakiti hingga Kaum Marjinal Jadi Pembeli

“Pergub itu menghilangkan kewajiban kontribusi tambahan 15 persen untuk lahan reklamasi,” ujarnya.

Ahok pun sebelumnya sempat mencantumkan kontribusi tambahan 15 persen itu pada rancangan Perda Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Namun, draf Raperda yang sudah dibuat Ahok itu justru ditarik kembali oleh Anies Baswedan.

Baca juga: Maling Motor Diduga Dianiaya Dalam Tahanan di Banyumas, Dipulangkan Tinggal Nama dan Penuh Luka

“Sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi di DPRD DKI,” kata politikus muda PSI ini.

Justin pun menyayangkan hal ini, lantaran Anies seolah tutup mata dengan proyek warisan Ahok ini hingga akhirnya mangkrak dan justru jadi sarang PPKS.

“Anies pura-pura tidak tahu dan tidak mau menagih kewajiban swasta,” tuturnya.