Upah PJLP Tak Sesuai UMP, Anggota DPRD DKI Kenneth: Mereka Harus Dibayar Sesuai Aturan!

Selain itu juga, sambung Kent, Pemprov DKI juga harus ingat terkait esensi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

"Dalam Kepgub tersebut, nilai UMP tahun 2023 didasarkan pada Pasal 25 PP Nomor 36 Tahun 2023, dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 2 tentang UMP 2023. Sehingga menetapkan UMP DKI 2023 di DKI sebesar Rp 4.901.798. Dan sudah berlaku pada 1 Januari 2023. Kebijakan penetapan UMP ini merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," bebernya.

Menurutnya, jika upah PJLP disesuaikan dengan UMP DKI 2023 itu merepresentasikan bahwa negara hadir dalam masalah kesejahteraan pegawai PJLP dan para guru honorer. Kent pun menegaskan, dirinya akan terus memperjuangkan upah pegawai PJLP dan guru honorer hingga sesuai UMP DKI 2023 yakni Rp4,9 juta.

"Saya akan memperjuangkan masalah ini sampai mereka mendapatkan haknya yaitu upah sesuai dengan upah UMP 2023. Pemprov DKI dan Pak PJ Gubernur harus memahami bahwa Ini masalah yang serius dan sangat sensitif, jangan zalimlah, masa orang sudah bekerja keras tetapi tidak dibayar sesuai dengan aturan," tuturnya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta belum menentukan apakah upah PJLP bakal disesuaikan dengan (UMP) DKI Jakarta 2023 atau tidak, masih dalam perumusan.

Dan selisih upah yang kini diterima PJLP dengan nilai UMP DKI 2023 bakal dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023, hal itu akan dilakukan jika upah PJLP memang disesuaikan dengan UMP DKI 2023.