Jelang Putusan Pemilu Terbuka atau Tertutup, Presiden Jokowi Ngopi Bareng Ketua MK di Jakarta Fair

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tampak mendampingi Presiden Joko Widodo ngopi usai pembukaan Jakarta Fair 2023 di Jakarta Internaional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Momen ini terjadi usai Jokowi dan sejumlah pejabat lainnya menyempatkan diri untuk berkeliling area Jakarta Fair.

Usai puas berkeliling, Presiden Jokowi dan beberapa pejabat yang mendampinginya kemudian mengunjungi sebuah stand penjual kopi instan.

Anwar Usman yang terlihat mengenakan kemeja biru pun terlihat duduk di samping Presiden Jokowi.

Keduanya tampak santai bersama para pejabat lainnya, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Yudo Margono.

Baca juga: Viral Minta Rp 10 Ribu ke Pemotor di Senayan, Ini 4 Poin Pernyataan yang Dibacakan Tukang Parkir

Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, sesekali mereka terlihat tertawa sambil berbincang.

Kurang lebih 15 menit dihabiskan oleh Presiden Jokowi cs di stand kopi instan tersebut.

Setelah puas ngopi, Presiden Jokowi beserta rombongan pun mulai pulang meninggalkan area Jakarta Fair.

Baca juga: Tukang Parkir yang Viral Minta Rp 10 Ribu ke Pemotor di Senayan Baca Surat Pernyataan Bermaterai

Sebagai informasi, MK menjadwalkan bakal menggelar sidang putusan terhadap sistem pemilu legislatif pada Kamis (15/6/2023) besok.

Menurut rencana, sidang pengucapan putusan itu bakal digelar besok Kamis pukul 09.30 WIB di lantai 2 Gedung MK.

Dilansir dari Kompas.com, gugatan nomor 114/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Baca juga: Viral Penumpang Angkot di Bekasi Lihat Ibu-ibu Jadi Korban Komplotan Copet: Awalnya Minta Dipijat

Kontroversi dan sorotan mencuat ketika Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada 29 Desember 2020 mengomentari adanya gugatan ini, yang belakangan ditafsirkan para elite politik sebagai bentuk dukungan KPU RI atas pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon tertutup.

Hasyim disanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat komentar ini. Sementara itu, sedikitnya 17 pihak, termasuk LSM kepemiluan hingga partai politik, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini.

Polemik timbul lagi setelah eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengeklaim mendapatkan informasi tepercaya bukan dari internal Mahkamah bahwa MK bakal memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup zaman Orde Baru.

Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News