Masalah PPDB Terus Terulang, PSI Soroti Jakarta Kekurangan Sekolah Negeri

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut bukanlah sistem zonasi yang menjadi permasalahan utama dalam tiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta.

Namun, kurangnya keberadaan sekolah negeri di Jakarta yang membuat PPDB tiap tahunnya selalu menemui masalah.

"Masalah sebenarnya bukanlah zonasi itu sendiri, melainkan kekurangan jumlah sekolah," ujar politisi PSI Zebi Magnolia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

Dipaparkan Zebi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, distribusi infrastruktur sekolah di Jakarta tidak merata. 

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur memiliki jumlah sekolah negeri terbanyak, yaitu masing-masing 29 dan 40 SMA Negeri. 

Namun, jika dibandingkan dengan Jakarta Pusat, wilayah tersebut hanya memiliki 13 SMA Negeri, sementara Jakarta Barat dan Jakarta Utara memiliki 17 SMA Negeri.

Baca juga: Pendaftaran PPDB Tahap 2 Jenjang SD Dibuka 26 Juni, Yang Tak Lolos Tahap 1 Masih Ada Peluang

"Realitasnya, BPS mencatat bahwa populasi Jakarta mencapai 830.835 jiwa berusia 15-19 tahun pada tahun 2022," kata mantan anggota JKT48 generasi ketiga itu.

Menurutnya, ketimpangan ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam alokasi kuota penerimaan siswa di sekolah negeri. 

Calon siswa di wilayah dengan sedikit sekolah negeri menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh akses pendidikan yang diinginkan.

Baca juga: Sebanyak 60 Pedagang Pasar yang Serobot Lahan di TPU Prumpung Belum Direlokasi

Selain itu, Zebi menyoroti pentingnya memperhatikan jarak antara calon siswa dan sekolah negeri terdekat sebagai faktor penentu penerimaan. 

Karenanya, Zebi meminta pemerintah untuk fokus pada pembangunan lebih banyak sekolah negeri. 

"Dengan meningkatkan jumlah sekolah, akses pendidikan yang merata bagi semua calon siswa dapat terwujud," kata dia.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News