Siap WTP 15 Kali, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Jajaran Susun Laporan Keuangan Berkualitas

Siap WTP 15 Kali, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Jajaran Susun Laporan Keuangan Berkualitas

ISTIMEWA
Siap WTP 15 Kali, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Jajaran Susun Laporan Keuangan Berkualitas 

TRIBUNJAKARTA.COM, PALEMBANG - Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, mendorong jajaran untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya, membuka kegiatan Prarekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2023, Rabu (5/7/2023).

Kegiatan ini digelar guna mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah. Ini adalah salah satu upaya kita selaku jajaran Kemenkumham RI dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kali berturut-turut,” kata Ilham dalam keterangan pers, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: Kanwil Sumatera Selatan Siap Semarakkan Rangkaian Hari Jadi Kemenkumham

Kata Ilham, kordinasi dan sinergitas merupakan hal yang paling utama dalam mencapai tujuan yang dimaksud.

Apresiasi turut diberikan kepada operator keuangan karena telah bekerja secara maksimal.

Ia pun meminta Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan atensi dan perhatian khusus kepada operator keuangan tersebut.

“Beberapa hari lagi, kita akan mengikuti rekonsiliasi nasional. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan mencapai tujuan, yaitu laporan keuangan dan BMN yang berkualitas," paparnya.

Kepada jajarannya, Ilhan mengajak untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Ia mengimbau para KPA agar dapat merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral.

Adapun kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 berlangsung selama 3 hari, tanggal 5-7 Juli 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari Operator Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumatera Selatan.

 

 

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved