Acara LGBT di Jakarta Batal Digelar, Fraksi PKS DPR: Ada Gerakan Besar untuk Kampanye di Indonesia

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menilai ada gerakan besar untuk mengkampanyekan perilaku LGBT di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon rencana pertemuan LGBT se-Asean di Indonesia. Meski acara itu akhirnya dibatalkan di Indonesia.

Jazuli menyatakan bahwa Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT. 

Menurut Jazuli, Fraksi PKS perlu merespon dengan tegas karena bukan sekali dua kali upaya show off dan kampanye terbuka LGBT dilakukan di negeri ini dengan berbagau cara dan sarana.

"Ada gerakan besar, jaringan yang luas, serta sponsor dan pendanaan yang kuat untuk mengkampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Itu dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Isu Bakal Ada Pertemuan LGBT di Jakarta, PKS Minta Pemprov Tegas Melarang: Tak Sesuai Pancasila

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, tegas mengatakan bahwa perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan.

Tapi merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia dan peradaban kemanusiaan itu sendiri.

Konteks dasar dan konstitusi negara kita, ia bertentangan secara diametral dengan Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab."

"Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBT. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," ujarnya.

Jazuli pun mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakat Islam dan ratusan ormas lainnya yang menolak legalisasi dan kampanye LGBT sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.

Anggota Komisi I DPR ini berharap agar Pemerintah RI lebih tegas dan lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain maupun komunitas internasional terkait LGBT.

Baca juga: Fraksi PKS Tegas Minta Larangan LGBT dan Hapus Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP

"Kita perlu munjukkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain terkait isu ini sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan  terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBT yang marak di dunia," pungkas Jazuli.

Sebelumnya beredar informasi dari akun Instagram @aseansogiecaucus akan menggelar acara komunitas LGBT se-ASEAN yang akan digelar pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. 

Namun tidak lama kemudian informasi tersebut telah dihapus oleh akun tersebut.

Sementara itu, saat ini Polda Metro Jaya masih menyelidiki informasi mengenai adanya pertemuan LGBT se-ASEAN yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta.

"Iya sedang kita cari tahu benar atau enggak," ujar Dirintelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan. 
 
Hirbak mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan jadwal dan agenda acara ke beberapa lokasi seperti hotel ataupun gedung pertemuan di Jakarta.
 
"Kita cek (jadwal) di hotel juga enggak ada, semua acara-acara di hotel juga enggak ada, di tempat lain enggak ada,” ujarnya.
 
Sampai saat ini polisi juga mengaku belum ada pihak yang mengajukan izin terkait kegiatan tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN akhirnya membatalkan acara pertemuan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Jakarta.
Untuk diketahui, acara tersebut direlokasi usai mendapatkan ancaman dari berbagai pihak.

"Penyelenggaran ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk merelokasi tempat acara menjadi di luar Indonesia," tulis pihak penyelenggara dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

"Hal itu (keputusan merelokasi acara ke luar Indonesia), setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai pihak," lanjutnya.

Menurut penyelenggara, relokasi acara diputuskan demi memastikan keselamatan dan keamanan peserta maupun panitia.

"Keputusan yang dibuat (untuk) memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia," kata penyelenggara.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News