Ngotot Bentuk Pansus JIS, PDIP: Jangan Sampai Ada Polemik Panjang

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ngotot ingin menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Jakarta International Stadium (JIS).

Pembentukan Pansus JIS ini pun dinilai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri politik stadion warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

“Pansus ini dalam rangka untuk melihat benang merahnya, jangan sampai terjadi polemik yang berkepanjangan,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Dengan membentuk pansus, DPRD DKI pun bisa melakukan penelusuran terhadap berbagai permasalahan yang ada di JIS.

Pasalnya, meski sudah menelan anggaran Rp4,5 triliun, JIS hingga saat ini belum sekalipun menggelar pertandingan resmi.

Hal ini terjadi karena ada beberapa aspek di JIS yang dinilai belum memenuhi standar organisasi sepak bola internasional (FIFA).

“Saya kira akan jauh lebih baik kalau dibentuk pansus supaya ada penelusuran benang merah (masalah JIS) supaya lebih nyambung,” ujarnya.

Bila permasalahan tersebut sudah terungkap, maka pansus bisa memberikan usulan supaya JIS bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Jakarta.

“Kalau kota sepakat JIS itu sebagai aset kita semua, apa salahnya sih kalau mau diperbaiki? Perbaiki dalam rangka untuk menghadapi penilaian yang nanti akan disampaikan oleh FIFA,” tuturnya.

Baca juga: Anies 2 Kali Pinjam Mulut Jokowi Bicara Polemik Renovasi JIS, Erick Thohir Lega: Selesai Lah

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menelusuri kesalahan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sehingga disebut-sebut tak berstandar organisasi sepak bola internasional (FIFA).

“Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunan. Bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, pembentukan Pansus JIS ini perlu dilakukan sebagai langkah legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Terlebih, JIS yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menghabiskan anggaran hingga Rp4,5 triliun.

“DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi pengawasannya sebagai pengejawantahan amanat harapan warga,” ujarnya.

Baca juga: Pihak Hotel Bantah Tutup Akses Jalan Rumah Warga Bekasi, Begini Klarifikasinya