Waketum Partai Garuda Nilai DPR Wajib Awasi Pelaksanaan RUU Kesehatan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi merespon keputusan pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang pada Selasa (11/7/2023).

RUU Kesehatan masih menjadi polemik karena adanya penolakan dari sejumlah organisasi antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Pandangan pendemo bukanlah sebuah kebenaran yang hakiki, sehingga bisa diabaikan," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023).

Namun, Teddy mengungkapkan undang-undang yang telah disahkan merupakan
sebuah aturan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi.

"Sehingga tidak bisa diabaikan. DPR wajib untuk mengawasi pelaksanaan UU ini," katanya.

Baca juga: Karangan Bunga dan Spanduk Tolak RUU Kesehatan Penuhi Kawasan Depan Monas: Jangan Sampai Menyesal

Teddy menuturkan ada beberapa pihak yang tidak setuju RUU kesehatan disahkan menjadi UU, lalu melakukan berbagai demonstrasi.

Menurut Teddy hal tersebut wajar karena demonstrasi adalah hak setiap warga negara.

"Begitupun dengan pengesahan UU, itu hak dari DPR. Jadi sama-sama memiliki hak," imbuhnya.

Juru Bicara Partai Garuda itu mengatakan sebuah UU terlahir tentu perjalanannya tidak sebentar. Tetapi melalui berbagai masukan, evaluasi dan kajian.

"Tidak turun dari langit," katanya.

Teddy mengatakan Pemerintah dan DPR melihat untuk kepentingan secara luas bukan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Maka dari itu, kata Teddy, pengesahan UU ini bagian untuk memperbaiki pelayanan kesehatan secara luas.

"Jadi pemerintah dan DPR tidak perlu terus memberikan penjelasan dan memberikan klarifikasi terkait UU ini. Hal itu sudah selesai di dalam proses pembentukan UU. Saat ini adalah menerapkan UU sesuai dengan tujuan dibentuknya UU tersebut," katanya.

Diberitakan Tribunnews.com, Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) Kesehatan pada hari ini, Selasa (11/7/2023).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap RUU Kesehatan nantinya dapat memperbaiki reformasi bidang pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai peresmian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 11 Juli 2023.

"Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita," ujar Jokowi, (11/7/2023) dikutip dari laman Presiden RI.

Baca juga: Waketum Partai Garuda Bicara Polemik RUU KUHP dan RUU Kesehatan: Bukan Simsalabim

Selain itu, Jokowi juga berharap dengan adanya Undang-Undang Kesehatan tersebut akan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang masih kurang di dalam negeri.

"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat, saya kira arahnya ke sana," lanjutnya.

Sebelumnya, pengesahan RUU Kesehatan dilaksanakan pada sidang paripurna DPR RI pada masa persidangan V tahun sidang 2022 - 2023.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan disahkannya RUU Kesehatan menjadi awal yang baru untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan.

"Saya ingin mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, maupun organisasi non pemerintah, untuk ikut membangun kesehatan sampai ke pelosok negeri negeri," ujar Menkes Budi, (11/7/2023), dikutip dari laman Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka meaningful participation, baik dalam bentuk forum diskusi maupun seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dan 72 ribu peserta.

Pemerintah sudah menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan, maupun melalui portal partisipasisehat.

Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan RUU tentang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

"RUU kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan, serta penguatan peran kesehatan," ungkap Melki.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News