Dipimpin Heru Budi, Angka Kemiskinan di Jakarta Turun 0,17 Persen Dibandingkan Era Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kabar baik, angka kemiskinan DKI Jakarta era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengalami perbaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di DKI pada periode Maret 2023 berada di angka 4,44 persen.

Angka ini turun 0,17 persen dibandingkan periode September 2022 atau saat Jakarta masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

“Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta,” ucap Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi dalam rilis resminya dikutip Senin (17/7/2023).

Menurunnya angka kemiskinan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di ibu kota.

Bila pada periode September 2022 jumlah penduduk miskin berada di angka 494.930, pada Maret 2023 jumlahnya berkurang menjadi 477.830 jiwa.

Ini artinya, jumlah penduduk miskin di era kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono berkurang 17.100 jiwa.

Baca juga: Pemprov DKI Dalami Kemungkinan Ada PPSU Lain Dipaksa Atasan Ngutang Pinjol dan Koperasi

Dwi menyebut, berkurangnya jumlah penduduk miskin ini sedikit banyak terdampak dari membaiknya beberapa indikator makro ekonomi. 

Pada periode Maret 2023, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen dan pengangguran berkurang 14 ribu orang.

“Demikian pula dengan laju inflasi pada periode ini masih terkendali, hanya berada di kisaran 1,19 persen,” ujarnya.

Baca juga: Pemprov DKI Berhentikan Pejabat Kelurahan Kelapa Gading Barat yang Paksa PPSU Ngutang Pinjol

BPS juga menilai, pertumbuhan positif ekonomi Jakarta dan menurunkan angka kemiskinan di ibu kota ini terjadi berkat Pemprov DKI yang secara konsisten mengucurkan bantuan sosial warganya.

Upaya tersebut pun dinilai berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin di ibu kota.

“Data Susenas Maret 2023 mencatat, sebanyak 80,15 persen masyarakat miskin telah mendapatkan akses pada perlindungan dan jaminan sosial,” tuturnya.

“Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin,” sambungnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News