Pemilu 2024

Jika Kaesang Benar Resmi Gabung PSI, Beranikah PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya?

Pengamat politik Unas, Selamat Ginting menyebut bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI bisa mengubah konstelasi politik di PDIP

Repro bidik layar via Twitter
Keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pengamat politik Unas, Selamat Ginting menyebut bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI bisa mengubah konstelasi politik di PDIP terutama untuk keluarga Presiden Jokowi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menyebut bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa mengubah konstelasi politik di PDIP.

Pasalnya, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP ada ketentuan agar satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama.

Ginting mengatakan bahwa Jokowi sejatinya sudah mengetahui akan adanya aturan tersebut di PDIP.

Namun Jokowi terkesan membiarkan langkah politik sang anak yang disebut hanya tinggal menunggu peresmian bergabung ke PSI.

“Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a.

Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting saat dihubungi, Sabtu (23/9/2023).

Risiko pemecatan itu bukanlah gertakan belaka dalam AD/ART PDIP.

Ginting mencontohkan dengan apa yang dialami pada Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Murad yang tadinya merupakan Ketua DPD PDIP Maluku langsung dipecat dari partai berlogo moncong putih itu ketika istrinya menjadi calon legislatif dari PAN.

Karenanya, ujar Ginting, apakah PDIP juga bertindak yang sama terhadap Jokowi serta anak dan menantunya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang sama-sama kader PDIP atas keputusan Kaesang tersebut.

“Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ujar Ginting.

Langkah Kaesang ini, lanjut Ginting, sekaligus memperlihatkan konflik Jokowi dengan Megawati tidak lagi bisa disembunyikan di bawah permukaan.

Konflik terbuka ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi pada pemilu 2024, kemungkinan tidak lagi berpihak ke PDIP.

“Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen pada Pemilu Legislatif 2024,” ujar Ginting.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved