Deklarasi Prabowo-Gibran Dipercepat, KIM Dianggap Mainkan Strategi Perang Gempur Pertahanan PDIP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Deklarasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 lebih cepat dari jadwal yang telah disampaikan sebelumnya.

Sedianya, duet Prabowo-Gibran baru akan dideklarasikan pada Senin (23/10/2023) ini, namun ternyata deklarasi dilakukan pada Minggu (22/10/2023) malam di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam deklarasi itu hanya dihadiri para pimpinan dari seluruh parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sedangkan Gibran tak nampak dalam acara deklarasi.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, percepatan deklarasi Prabowo-Gibran merupakan bagian dari strategi perang politik KIM melawan PDIP.

“Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni pilpres 2024,” kata Selamat Ginting saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Pertempuran politik dalam hal ini, ujar Ginting, dipimpin capres dari KIM Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan.

Hasilnya berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo yang notabene merupakan kader PDIP sebagai cawapres bagi Prabowo.

“Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP.

Itu sama saja Gibran telah lompat pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” ujar Ginting.  

Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019.

Mereka kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo.

Menurutnya, penetrasi politik yang dilakukan Prabowo misalnya memengaruhi salah satu kekuatan utama PDIP dalam diri keluarga Presiden Jokowi.

Sebab, kubu Prabowo melihat efek Jokowi yang luar biasa dalam dua kali pilpres serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hingga 70-80 persen, tidak dijaga dengan baik oleh PDIP.