DPRD DKI Soal Usulan Petugas KPPS Jalani MCU di Pemilu 2024 Agar Tak Banyak yang Gugur: Kemahalan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo menyoroti usulan agar para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalani medical check up (MCU) atau tes kesehatan yang komprehensif sebelum bertugas di Pemilu 2024.

Menurut Rio, jika seluruh petugas KPPS diharuskan menjalani MCU dengan APBD maka dirasa terlalu mahal.

Diketahui, untuk harga biaya MCU standar pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2014 yakni di angka Rp 757 ribu untuk kategori termurah.

Adapun jumlah KPPS di seluruh Jakarta pada Pemilu 2024 mencapai 215.362 jiwa. Mereka bakal bertugas di 30.766 TPS yang ada dengan formasi 7 KPPS di setiap TPS.

Menurut Rio, ketimbang dilakukan MCU kepada para KPPS, sebaiknya cek kesehatan hanya dilakukan sekadar mengambil sampel darah di Puskesmas dengan biaya yang relatif terjangkau.

"Soal cek kesehatan ada yang minimalis cek gula darah dan ada juga yang maksimal yaitu cek MCU. (Menurut saya) cukup ambil darah di puskesmas, puasa 8 jam harganya Rp110 ribu, nah mungkin itu bisa menjadi referensi.

Karena kalau MCU total kan itu selain mahal dan lama. Sedangkan kalau hanya ambil darah saja kan itu juga gavalid," papar Rio saat rapat dengan KPU DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyarankan sebaiknya para petugas KPPS sudah menyertai surat kesehatan sebelum direkrut untuk menjadi petugas dalam Pemilu 2024.

"Bagaimana kalau calon-calonya ini sudah harus punya surat keterangan sehat. Yang minim aja menyangkut soal gula darah, hipertensi dan penyakit-penyakit komorbid itu  sehingga mengurangi risiko yang akan kita hadapi," papar Inggard.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebut usulan agar KPPS difasilitasi cek kesehatan yang komprehensif agar peristiwa memilukan di Pemilu 2019 tak terulang.

Dimana, pada Pemilu 2019 silam tercatat ada 31 petugas KPPS di Jakarta meninggal dunia dan 158 lainnya sakit usai bertugas di pemilu.

"Ini urgent karena kan di 2019 setidaknya ada 800-an KPPS (seluruh infonesia) yang meninggal. Di DKI ada 31 itu yang meninggal, baik saat sebelum, saat atau setelah pemungutan suara," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, jika tidak sampai MCU, setidaknya para petugas KPPS difasilitasi untuk cek gula darah, asam urat hingga kolesterol.

"Di pemilu sebelumnya hanya pakai surat keterangan sehat yang dikeluarkan puskesmas. Kadang-kadang kalau di puskesmas itu kan cuma ditanya-tanya aja sehat ga," kata Wahyu.

Ia pun berharap dalam waktu dekat akan ada kesepakatan mengenai prosedur cek kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan.

Sebab, Pilpres 2024 berpotensi digelar selama dua putaran dan akan ada Pilkada serentak pada November 2024. 

Jika banyak KPPS yang berguguran maka bisa saja tak ada lagi yang berkenan menjadi KPPS di dua hajat demokrasi selanjutnya di 2024.

Adapun beban kerja KPPS di 2024 nanti masih sama dengan di 2019, dimana mereka bisa bekerja sampai dini hari untuk proses penghitungan suara mulai dari pilpres, DPR, DPRD dan DPD.

"Intinya mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang lebih layak dari yang sebelumnya, tidak hanya sekedar dinyatakan sehat dari wawancara formalitas," kata Wahyu.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News