TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN Samakan Suara Tantang Prabowo-Gibran Soal Pilpres 1 Putaran

TRIBUNJAKARTA.COM - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) menyamakan suara dengan Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk menentang narasi Pilpres  satu putaran yang digaungkan kubu Tim Kampanye Nasional PrabowoSubianto-Gibran Rakabuming (TKN Prabowo-Gibran).

Hal itu disampaikan langsung Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

Aria tegas mengatakan, bahwa kubu pasangan nomor urut 2 terlalu yakin memenangkan Pilpres dengan suara 50 persen plus dengan argumentasi hasil survei.

Sementara, Aria juga mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses survei yang menurutnya responden telah dipersiapkan.

Bahkan, Politikus PDIP itu menyebut penyiapan responden dilakukan menggunakan aparatur negara.

"Putaran kedua itu yang kami yakini dengan 01. Karena 02 terlalu yakin satu putaran. Kami tidak yakin dengan 01 satu putaran, pasti dua putaran."

"Kita tanya, 'lu percaya 1 putaran? Enggak. Nah lu enggak, gue enggak'. Gitu saja," kata Aria, dikutip dari Tribunnews.

Aria lantas berbicara tentang hasil survei yang disebutnya membentuk opini publik tentang satu putaran.

Dia memang tidak menyebutkan lembaga survei mana yang menjadi bagian dari penggiringan opini satu putaran itu.

TribunJakarta sendiri mencatat, ada dua survei terakhir yang dirilis pada periode akhir Desember 2023.

Survei terbaru Centre for Strategic and International Studies (CSIS) periode 13-18 Desember 2023 menyebut Prabowo-Gibran mengantongi elektabilitas tertinggi, yakni 43,7 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 26,1 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 19,4 persen.

Sedangkan survei telepon Indikator Politik Indonesia pada, 23-24 Desember 2023, menyebutkan elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7 persen, Ganjar-Mahfud 24,5 persen dan Anies-Muhaimin 21 persen.

 "Gini lho. Ini kan ada opini publik, dibangun lewat survei, kemudian diglorifikasi (Pilpres) 1 putaran. Kemudian survei yang harusnya memotret realitas tapi ini menggiring realitas opini yang ada, ya kan," kata Aria.

Aria juga menyebut penyebaran kuesioner oleh lembaga survei harus seizin pihak kepolisian 10 hari sebelum wawancara.

"Lembaga survei kalau mau nyebar kuesioner harus izin Kapolres. Kapolres ke Babinkantibmas. Waktu dapat izin 10 hari. Tempat sampelnya yang di mana harus menurunkan kuesioner sudah diketahui," kata Aria.