Pilpres 2024
Ini Jawaban PSI DKI Soal Laporan Dana Kampanye Mereka di Jakarta Cuma Nol Rupiah
Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qalbina akhirnya buka suara terkait laporan awal dana kampanye (LADK) partainya untuk Pemilu 2024.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COMĀ - Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qalbina akhirnya buka suara terkait laporan awal dana kampanye (LADK) partainya untuk Pemilu 2024.
Diketahui, berdasarkan yang dimuat di laman KPU DKI Jakarta, LADK yang dilaporkan PSI terkait dana penerimaan dan pengeluaran kampanye untuk wilayah DKI Jakarta semuanya nol rupiah.
Elva mengatakan, informasi yang muncul di Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) belum bersifat final karena ada kendala teknis.
"Sikadeka itu belum bersifat final, dan masih dalam proses input data. Kami masih bekerja terus untuk melengkapi laporan di Sikadeka, jadi ini sungguh-sungguh bersifat teknis," kata Elva saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).
Menurut Elva, apa yang dialami PSI DKI serupa dengan masalah yang dihadapi di tingkat DPP PSI.
"Secara teknis kalau paymentnya belum dilakukan, misalnya kita bayar DP tapi belum menerima jasa dan barangnya atau belum lunas, maka belum bisa dimasukkan ke Sikadeka. Kita hanya bisa menginput kwitansi lunas ke Sikadeka," papar Elva.
Hal itu, kata Elva, yang menyebabkan mengapa prosesnya sampai sekarang belum selesai.
"Jadi ini teknis sekali, intinya memang proses input datanya belum selesai," tuturnya.
Alasan kedua, ia menyebut adanya masalah dalam sistem server Sikadeka.
"Kami di DKI Jakarta sampai H-1 penutupan masih menghadapi sistem Sikadeka yang error, salah sinkronisasi data, dan lain sebagainya," kata Elva.
Elva mengatakan pihaknya telah melaporkan terkait masalah sistem ini kepada KPU DKI Jakarta.
Ia pun menegaskan pihaknya selalu meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi dana PSI.
"Selama dua tahun terakhir, PSI menjadi penerima penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi DKI Jakarta.
Selain itu, setiap tahun kami juga merilis laporan kegiatan dan keuangan partai politik yang diterima dari dana bantuan politik," paparnya.
Ada 8 Tantangan, Alumni ITB Minta Prabowo-Gibran Fokus ke Persoalan Ekonomi |
![]() |
---|
Isu Raffi Ahmad Masuk Bursa Menteri Prabowo Tak Dibantah Gerindra, Prabowo Pernah Sebut Sebagai Staf |
![]() |
---|
Eks Dewan Pakar TPN: Parpol Pendukung Ganjar Mahfud Lebih Layak Masuk Pemerintahan Prabowo |
![]() |
---|
Pengamat Sarankan Prabowo Tempatkan Megawati, SBY dan Jokowi di DPA, Bukan Presidential Club |
![]() |
---|
Pengamat Soal Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri ke Prabowo: Tak Semua Perlu Eksplisit |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.