Pemilu 2024

392 Pegawai di Rutan, Lapas, dan LPKA di Jakarta Dilantik jadi KPPS Pemilu 2024

Sebanyak 392 pegawai di Rutan, Lapas, dan LPKA di DKI Jakarta dilantik menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024.

Penulis: Bima Putra | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Bima Putra/TribunJakarta.com
Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun saat meninjau proses simulasi pencoblosan TPS Pemilu 2024 di Lapas Kelas I Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Sebanyak 392 pegawai di Rutan, Lapas, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di DKI Jakarta dilantik menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024.

Mereka dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertugas sebagai anggota KPPS pada tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing Rutan, Lapas, dan LPKA pada Pemilu 2024.

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan 392 pegawai yang dilantik KPPS itu tersebar pada empat Lapas, tiga Rutan, dan satu LPKA.

"Di Lapas Kelas I Cipinang ada 84 pegawai yang dilantik untuk bertugas pada 12 TPS. Di Lapas Narkotika ada 77 pegawai dilantik jadi KPPS untuk 11 TPS," kata Ibnu di Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Kemudian di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sebanyak tujuh pegawai dilantik untuk bertugas pada satu TPS, di Lapas Salemba sebanyak 49 pegawai untuk bertugas pada tujuh TPS.

Lalu di Rutan Pondok Bambu sebanyak 14 pegawai dilantik menjadi anggota KPPS untuk dua TPS, pada Rutan Cipinang sebanyak 70 pegawai dilantik menjadi KPPS untuk 10 TPS.

"Di Rutan Salemba ada 84 pegawai dilantik menjadi KPPS untuk 12 TPS, lalu di LPKA ada tujuh pegawai dilantik menjadi KPPS untuk bertugas pada satu TPS. Untuk Pamsung dan Panwas ditentukan lebih lanjut KPU dan Bawaslu," ujarnya.

Ibnu mengimbau kepada para ketua dan anggota KPPS yang bertugas agar bersikap netral, tidak mempengaruhi warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat menggunakan hak pilih.

Sesuai dengan pakta integritas netralitas ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPNPN) yang sudah ditandatangani jajaran Kanwilkumham DKI Jakarta sebelumnya.

"Satgas Netralitas Kanwilkumham DKI dan Inspektur Wilayah III Itjen Kemenkimham akan turun langsung melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024," tuturnya.

Sebagai informasi pada Rutan, Lapas, dan LPKA naungan Kanwilkumham DKI Jakarta tercatat ada 14.762 WBP mendapat hak pilih pada Pemilu 2024 dengan jumlah TPS sebanyak 56.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved