Pj Gubernur DKI Ramai-Ramai Dikritik DPRD Sampai DPR RI, Nasib Warga hingga Warisan Anies Disoal

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kali ini membuat gusar banyak pihak.

Penjabat pilihan Presiden Jokowi itu dikritik anggota DPRD DKI sampai DPR RI karena caranya dalam memberi solusi kepada warga eks Kampung Bayam di Jakarta Utara.

Warga yang tergusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) itu sudah dibangunkan rusun bernama Kampung Susun Bayam (KSB) pada era Gubernur Anies Baswedan.

KSB diresmikan pada 14 Oktober 2022, tepat dua hari sebelum Anies lengser dan melenggang untuk Pilpres 2024.

Namun anehnya, Heru Budi yang meneruskan Anies justru tidak memberikan kunci kamar-kamar KSB kepada warga eks Kampung Bayam itu.

Dari mulai harga sewa yang tinggi sampai legalitas kepemilikan tanah KSB menjadi persoalan.

Alih-alih menyelesaikan secepatnya persoalan KSB demi warga agar segera bisa dapat tempat tinggal, Heru Budi merencanakan pembangunan rusun baru di Tanjung Priok.

Tapi pembangunan itu baru bisa dilaksanakan pada 2025. Padahal jabatan Heru sebagai pengganti sementara pengisi kekosongan kursi eksekutif DKI hanya sampai 2024.

Disebutkan, rusun tersebut nantinya bakal memiliki 150 sampai 200 hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti layanan kesehatan dan posyandu, taman bermain anak, hingga sekolah.

Heru Budi juga menyebut bakal menjamin ketersediaan air dan listrik, serta wifi gratis bagi penghuni rusun tersebut.

Meski demikian, rusun baru tersebut menurut rencana baru akan dibangun di awal 2025 mendatang.

Sehingga warga eks Kampung Kampung Bayam kembali ditawarkan pilihan untuk tinggal sementara di Rusun Nagrak atau Rusun Pasar Rumput.

Nasib KSB warisan Anies pun jadi terbengkalai, dan penanggungjawabnya diserahkan begitu saja kepada BUMD, Jakpro.

Rumit Karena Politik

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan urgensi pembangunan rusun baru yang dicanangkan Heru Budi.

Apalagi, rusun baru yang menurut rencana didirikan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara itu baru akan dibangun di tahun 2025 mendatang.

“Persoalan ini jadi bertele-tele diwariskan Anies. Saya tidak mengerti kenapa Pj Gubernur mengambil keputusan ini,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2023).

"Tentu pembangunan rusun baru akan makan waktu dan urgensinya saya kira kurang,” tambahnya menjelaskan.

Oleh karena itu Gilbert menilai, sejatinya Pemprov DKI tak perlu membangun rusun baru lantaran Kampung Susun Bayam (KSB) yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan sudah siap huni.

Terlebih, KSB memang sengaja dibangun untuk menampung warga eks Kampung Bayam yang terkena gusuran proyek JIS.

“Kualifikasi Rumah Susun Bayam tentu ada, dan kalau peruntukannya sudah ditetapkan maka itu harus konsisten,” tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun menyebut, polemik Kampung Bayam ini sudah acap kali dibahas oleh legislatif.

Pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Kampung Susun Bayam (KSB) sudah berulang kali dipanggil DPRD DKI.

Namun, sampai saat ini masalah tersebut tak kunjung dapat diselesaikan oleh Jakpro maupun Pemprov DKI.

Menurutnya, polemik ini terus berlarut lantaran terus disangkut pautkan ke ranah politik.

“Kami sudah berkali-kali rapat soal ini. Artinya, sikap kami tetap, agar ini selesai. Kasus ini semakin lama akan semakin rumit karena musim kampanye,” tuturnya.

Yakin Masih Gubernur?

Sementara, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), menyoroti waktu pembangunan rusun ala Heru Budi yang direncanakan setelah Pilkada DKI 2024.

“Pj Gubernur DKI akan bangun (rusun baru) tahun 2025, itu kan gubernur sudah yang lain lagi ya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2024).

Ia pun menilai Heru Budi terlalu pede bisa terus menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 2025 mendatang.

“Atau pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi gubernur sampai 2025? Sehingga kemudian dengan pede mengatakan akan dibangun rusun pengganti Kampung Susun Bayam (KSB),” ujarnya.

Oleh karena itu, politikus yang akrab disapa ustaz MTZ ini tak yakin Heru Budi bisa merealisasikan janjinya tersebut.

Apalagi, Pemprov DKI di bawah kendali Heru Budi belum mampu mewujudkan janjinya kepada warga eks Kampung Bayam untuk memberikan hunian di KSB.

“Jadi ini mau bikin perjanjian lagi atau seperti apa? Itu tidak diselesaikan dulu secara hukum,” tuturnya.

Good Job

Sementara pujian datang dari Gerindra, yang melihat inisiasi membangun rusun baru sebagai pekerjaan bagus atau "good job". Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif.

“Itu kami patut dukung ya, karena itu kan program bagu,” ucap politikus senior Gerindra ini, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, Kehadiran Rusun Tanjung Priok tersebut juga disebutnya dapat menjadi solusi hunian berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, selama ini pembangunan rusun hanya difokuskan di daerah-daerah perbatas, seperti di Cilincing dan Penjaringan saja.

“Harga tanah yang mahal itu membuat perencanaan pembangunan rusun di wilayah timur bagian Jakarta Utara tidak pernah jalan, tapi dari barat Jakarta Utara sudah banyak,” ujarnya.

“Karena itu, kalau pak Heru mau bangun rusun di Tanjung Priok, itu good job (pekerjaan bagus),” sambungnya.

Terkait dengan KSB yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan, Syarif menyebut, konsep pembangunannya memang bukan untuk MBR.

Melainkan sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

Warga eks Kampung Bayam pun harus bersedia bekerja di JIS, sambil memanfaatkan lahan yang ada sebagai urban farming selama tinggal di KSB.

Belum lagi status kepemilikan lahan yang masih dipegang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

Sedangkan, pihak yang membangun dan mengelola KSB merupakan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sehingga diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mengalihkan aset tersebut ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

“Waktunya enggak sebentar dan aturannya menjelaskan ada kajian, ada tim, memang prosesnya seperti itu,” tuturnya.

Untuk meredam ketegangan antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI ataupun Jakpro, Syarif juga mengusulkan adanya keterlibatan tokoh masyarakat, seperti mantan Gubernur DKI periode 1997-2007 Sutiyoso alias Bang Yos.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI ini meyakini, sosok Bang Yos bakal dihormati dan mampu meredam polemik yang terjadi

“Perundingan perang saja bisa, cegah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) saja bisa, masak yang begitu (polemik JIS) enggak bisa,” kata Syarif.

Selain itu, ia juga menyarankan Heru Budi untuk meniru gaya Presiden Joko Widodo menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan mengajak warga eks Kampung Bayam berdialog secara pribadi lewat ngopi atau makan bareng.

“Saya sudah menyarankan untuk kopi bareng dan diketuk dari hati ke hati, pasti mencair suasananya,” ucapnya.

Zalim

Tak hanya dari DPRD DKI, kritik juga datang dari DPR RI, dalam hal ini, Politikus NasDem Ahmad Sahroni.

Ia menilai, keputusan orang nomor satu di DKI itu merupakan perbuatan zalim karena membuat warga eks Kampung Bayam semakin lama terkatung-katung tanpa kepastian.

Sebab, warga eks Kampung Bayam dipaksa harus menunggu rusun tersebut yang baru akan dibangun tahun 2025 mendatang.

“Sejujurnya respons Bapak sangat mengecewakan dan zalim, karena Bapak hanya mengalihkan tanggung jawab saja. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini pun menilai, kebijakan yang diambil Heru Budi ini sangat aneh.

Pasalnya, saat ini sudah tersedia Kampung Susun Bayam (KSB) yang siap huni. Bukannya memanfaatkan fasilitas itu, Heru Budi malah berencana untuk membangun rusun yang baru.

Ia pun berpendapat, bahwa Pemprov DKI sebenarnya hanya tinggal melakukan serah terima kunci KSB yang dibangun era Gubernur Anies Baswedan itu kepada warga eks Kampung Bayam.

“Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi, ini benar-benar pak Heru enggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tanjung Priok,” ujarnya.

“Bapak sangat zalim dan enggak pantas jadi pemimpin,” tambahnya menjelaskan.

Politikus yang sering disebut Crazy Rich Tanjung Priok ini juga mengingatkan Heru Budi bahwa kebijakannya ini sangat tidak pro rakyat.

Hal ini disebutnya bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang selama ini disebut-sebut sebagai pemimpin yang sangat pro-rakyat.

“Bapak ini benar-benar pemimpin yang tidak layak dicontoh. Sangat berbeda dengan motto Presiden Jokowi yang sangat perhatian dan peduli sama masyarakat. Tapi pak Heru mengabaikan itu,” tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News