Sosok Arifin Kasatpol PP DKI yang Berubah Pikiran Soal Sanksi Gibran, Hartanya Setara Anies Baswedan

TRIBUNJAKARTA.COM - Sosok Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin tengah menjadi sorotan. Sebab tugasnya sebagai penegak peraturan daerah tengah bersangkutan dengan cawapres Gibran Rakabuming.

Arifin yang sebelumnya sempat berjanji akan membahas sanksi buat Gibran mendadak berubah pikiran dan memilih mengabaikannya.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan Gibran bersalah dalam aksinya bagi-bagi susu di area CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023) silam.

Sulung Presiden Jokowi itu disebut melanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Bawaslu pun mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI pada Jumat (5/1/2024), untuk menjatuhkan sanksi kepada Gibran lantaran melanggar Pergub.

Satpol PP DKI yang bertugas menegakkan peraturan daerah sempat menanggapi serius rekomendasi Bawaslu.

Di di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/1/2024), Arifin, mengatakan akan membahas sanksi yang akan diberikan kepada Gibran.

“Kami belum (ada pembahasan sanksi untuk Gibran). Kita tunggu saja, nanti pasti ada pembahasan mengenai itu,” ucap Arifin.

“Kita harus hati-hati menyatakan melanggar atau tidak melanggar,” lanjutnya.

Dia bilang, Satpol PP bakal turut melibatkan Biro Hukum Pemprov DKI dalam pembahasan sanksi untuk Gibran.

“Nanti kami bahas bersama, karena kan harus dievaluasi bersama dengan unsur terkait. Kan ada biro hukum, penyelenggaraan itu kan CFD kan asa hubungannya,” ujarnya.

Namun, 12 hari berselang, sikap Arifin justru berubah.

Seperti lupa akan pernyataannya sebelumnya, ia merasa kasus Gibran sudah selesai.

“Kok balik lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Sudah, sudah lewat itu,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini hanya menyebut, setiap pelanggaran yang dilakukan di area CFD, maka Satpol PP akan langsung menindaknya hari itu juga.