Modal Rp 2,5 Juta, PRT Yuni yang Jadi Caleg DPRD DKI Tak Menyangka Raih Puluhan Ribu Suara

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Yuni Sri Rahayu (41) tidak menyangka dengan perolehan suaranya pada Pemilu 2024.

Yuni merupakan pekerja rumah tangga (PRT) yang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 7, ibu empat anak itu memperoleh 20.736 suara.

Data itu berdasarkan real count KPU hingga Selasa (20/2/2024) pukul 18.00 WIB, di mana suara yang masuk mencapai 37,81 persen atau 1.172 dari 3.100 TPS.

Di antara 10 caleg Partai Buruh di Dapil Jakarta 7, Yuni menempati urutan keempat.

"Melebihi ekspektasi, nggak nyangka. Nggak nyangka saja gitu bisa dapat suara sebanyak itu," kata Yuni saat diwawancarai di kediamannya di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Yuni berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya. Hanya saja, ia tak mau jemawa dan memilih menunggu hingga real count KPU mencapai 100 persen.

"Cuma aku terima kasih saja sih sama teman-teman, kawan-kawan yang sudah milih aku. Tapi untuk ke depannya kita lihat saja suara nanti yang real-nya," ujar dia.

"Kalau sekarang kan penghitungannya baru sementara. Jadi kita masih menerka-nerka. Kalau nanti sudah pasti, baru deh ketahuan suara aku berapa," tambahnya.

Sejak awal maju sebagai caleg DPRD DKI, ia mengaku tidak pernah menargetkan jumlah suara yang akan didapat.

"Justru malah aku dapat suara segini, wah, kok banyak juga ya. Alhamdulillah sih, makasih banget masih ada orang yang percaya dengan saya. Di luar kan ada baik buruknya juga kan. Tapi kalau misalkan saya dikasih kesempatan, Insya Allah saya gunakan sebaik mungkin," ucap Yuni.

Yuni sebelumnya hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 2,5 juta untuk modal kampanyenya.

Uang itu digunakan untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti poster, stiker, gantungan kunci, dan kalender.

"Ya pokoknya kalau dari awal, misal kayak APK saja, itu nggak sampe Rp 2 juta, cuma kalau sama tes seperti itu bisa sampai sekitar Rp 2,5 juta," kata Yuni, Kamis (1/2/2024).

Yuni mengaku mendapatkan modal untuk membuat APK dengan menyisihkan sedikit gajinya sebagai PRT.

Yuni pun mengibaratkan dirinya sebagai "caleg dhuafa" lantaran tidak memiliki modal besar untuk berkampanye.

"Kalau saya sendiri dari partai buruh kan kita bilangnya caleg dhuafa ya, yang istilahnya nggak punya modal. Walaupun punya modal istilahnya dari pribadi sendiri, sebisa kita. Saya menyiasatinya dari upah saya sedikit demi sedikit," ungkap dia.

Dengan maju sebagai caleg, Yuni mengaku ingin memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Ya memang saat ini kan kita sedang memperjuangkan RUU PPRT yang sudah 20 tahun masih juga gak ada kabar yang buat kita para PRT. Itu lah yang membuat saya mau nggak mau, siap nggak siap, ya sudah saya mau jadi caleg," kata Yuni.

Menurut Yuni, saat ini para PRT hanya dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan hal itu dinilai belum cukup.

"Ketika kita punya masalah, UU Ketenagakerjaan belum cukup untuk melindungi PRT," ujar dia.

Di sisi lain, ia menilai RUU PPRT dapat memberikan perlindungan lebih kepada PRT saat mengalami masalah dengan pemberi kerja atau majikannya.

"Itu UU yang mengatur di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban para PRT dan pemberi kerja. Di situ banyak diatur tentang jam kerja, jaminan sosial, perlindungan PRT kalau menghadapi problem dari majikan atau pemberi kerja. Mengatur juga PRT yang dipekerjakan secara langsung oleh majikan atau yayasan," ungkap Yuni.

"Jadi semuanya mengatur benar-benar khusus tentang PRT. Karena UU yang sekarang, UU Ketenagakerjaan, di situ kan hanya mengatur pemberi kerjanya itu pengusaha, bukan pemberi kerja/majikan," imbuh dia.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News