Persatuan Tunanetra Bakal Gugat KPU karena Pemilu 2024 Tak Ramah Disabilitas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPD DKI Jakarta bakal mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua Pertuni DPD DKI Jakarta, Ajad Sudrajad mengatakan pihaknya berencana melayangkan gugatan atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Berdasar aduan diterima Pertuni DPD DKI Jakarta hingga Rabu (21/2/2024) saja tercatat ada 58 aduan terkait tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

"Kita akan bersurat ke KPU. Kalau memang perlu kita nanti gugat KPU, karena ini merugikan teman-teman disabilitas untuk menyalurkan suaranya," kata Ajad di Jakarta Timur, Rabu (21/2/2024).

Guna mempersiapkan gugatan ini Pertuni DPD DKI Jakarta tengah mengumpulkan bukti aduan dari para anggotanya di masing-masing wilayah terkait masalah dihadapi saat proses Pemilu 2024.

Nantinya seluruh bukti aduan tersebut akan dibahas dengan tim hukum Pertuni DPD DKI Jakarta untuk menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil terhadap KPU.

"Pertuni kan ada tim hukumnya. Nanti kita akan bahas bersama tim hukum, apakah ini akan ke Pengadilan, atau ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), atau Bawaslu," ujarnya.

Ajad juga meminta KPU segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, agar pada pesta demokrasi selanjutnya disabilitas dapat menggunakan hak suara dengan baik.

Bukan seperti Pemilu 2024 yang diklaim KPU akan berjalan dengan inklusi dan ramah terhadap penyandang disabilitas tapi dalam realisasinya justru banyak tidak ramah disabilitas.

"Sangat menyesalkan, dan itu (klaim KPU Pemilu 2024 ramah terhadap penyandang disabilitas) tidak terealisasi," tuturnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News