Pilpres 2024

Cemas Jokowi Bakal 'Main' di Pilkada, PDIP Se-Jabodetabek Kecewa Puan Tak Segera Gulirkan Hak Angket

Kader PDIP di Jabodetabek geregetan dengan hak angket yang belum juga benar-benar digulirkan, dan baru sekadar di serukan.

Dok. DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kader PDIP di Jabodetabek geregetan dengan hak angket yang belum juga benar-benar digulirkan, dan baru sekadar di serukan.

Bahkan, forum Rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (3/5/2024) yang digadang-gadang ramai disebut antiklimaks.

NasDem dan PPP, dua partai dari kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memilih diam.

Hanya PKS, PKB dan PDIP yang terang-terangan bersuara menyerukan hak angket.

Terlebih, rapat paripurna perdana pascapemungutan suara Pemilu 2024 itu tidak dihadiri Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Seperti diketahui, PDIP dan PKB menjadi pihak yang lantang berbicara akan menggulirkan hak angket.

Ketidakhadiran keduanya pada momen penting itu menimbulkan tanda tanya.

Sidang pun akirnya dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Koordinator Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Cepy Budi Mulyawan, mengutarakan kekecewaannya atas absennya Puan dan lambatnya hak angket bergulir.

"Apalagi, Ketua DPR RI juga dari PDIP. Ketika Ketua DPR RI tidak mendengar, buta mata dan tidak mau menerima aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, nah ini juga perlu dipertanyakan," kata Cepy di Jakarta, Kamis (8/3/2024).

Cepy mengatakan, hak angket penting digunakan para wakil rakyat agar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi bisa terbukti.

"DPR RI dengan kewenangannya wajib mengungkap secara terang benderang segala pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024," jelasnya.

Koordinator Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Cepy Budi Mulyawan meminta PDIP segera menggulirkan hak angket melalui wakilnya di DPR RI.
Koordinator Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Cepy Budi Mulyawan meminta PDIP segera menggulirkan hak angket melalui wakilnya di DPR RI. (TribunJakarta)

Ia menilai, jika pelanggaran Pemilu 2024 dibiarkan maka kemerosotan demokrasi di Indonesia akan lebih mengkhawatirkan kedepannya.

Termasuk juga bakal menyebar ke perhelatan Pilkada yang akan digelar di akhir tahun 2024 ini.

"Ketika Pilpres dengan kebrutalan kecurangan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil pola semacam ini akan dimainkan Jokowi dan antek-anteknya dalam Pilkada. Nah inilah yang kita khawatirkan bersama," kata Chepy.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved