Protes ke Heru Budi, Tangis Mahasiswi Ni Made Puspita Tahu KJMU Dicabut: Saya Yatim Piatu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah mahasiswa mendatangi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta pada Kamis (7/3/2024) sore.

Mereka datang untuk menanyakan langsung nasib bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sebelumnya sempat dicabut Heru Budi.

Satu di antara mereka ialah Ni Made Puspita Dewi (23), mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ia mengaku sempat kaget saat melihat statusnya mendadak tak lagi terdaftar sebagai penerima KJMU.

Padahal, dirinya sudah menerima bantuan KJMU sedang masih berada di semester 2.

“Ini pertama kali saya kena dampak, biasanya saya dapat terus,” ucapnya di Balai Kota.

Saking kagetnya melihat statusnya itu, ia sampai meneteskan air mata lantaran khawatir putus sekolah akibat tak bisa membayar uang kuliah.

Sebab, Dewi merupakan seorang anak yatim-piatu yang kini tinggal bersama sang nenek.

“Saya menangis, karena saya yatim-piatu, uang UKT saya tinggi Rp6 juta. Saya bingung kalau KJMU saya dicabut,” ujarnya.

Ia pun mengaku teringat dengan sang ayah yang sudah tiada. Sebab, sang ayah bercita-cita ingin menyekolahkan anaknya di UNJ.

Namun, belum sempat melihat sang anak kuliah, ayah Dewi sudah kembali ke sisi Allah.

“UNJ itu kampus impian bapak saya banget, terus belum sempat nemenin saya selesai wisuda dia sudah meninggal,” tuturnya.

“Terus jika sampai saya putus kuliah, saya enggak tahu lagi gimana ngomong ke bapak saya, saya ngerasa bersalah,” sambungnya.

Dewi mengaku, seluruh unek-uneknya itu sudah disampaikan langsung saat bertemu Heru Budi di Balai Kota.

Orang nomor satu di DKI itu pun menjanjikan penerima manfaat KJMU bakal tetap mendapatkan bantuan.

“Lega bisa ngomong sama pak Heru tentang keluhan saya ini, saya puas sih,” kata Dewi.

Ia pun mengaku sempat menyampaikan usulan supaya Pemprov DKI tetap berpatokan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pendistribusian bantuan.

Sebab, penggunaan data detil atau tingkat kemiskinan warga justru membuat semakin banyak warga menengah ke bawah yang tak mendapat bantuan.

“Kalau dulu pendaftaran KJMU patokan datanya DTKS. Sekarang acuan datanya dari Bappeda, Bappenas. Jadi banyak acuannya, malah bikin rancu. Jadi enggak tahu patokan yang bener yang mana,” ucapnya.

“Menurut saya efektif tuh datanya diambil dari DTKS saja gitu,” tambahnya menjelaskan.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News