Pengamat Sebut Majunya Erina karena Sosok Jokowi, Demokrat Pasang Badan: Serahkan Saja ke Rakyat

TRIBUNJAKARTA.COM - Menantu Presiden RI, Erina Gudono, diisukan bakal maju dalam pertarungan Pilkada 2024 sebagai Bupati Sleman. 

Namanya dihubung-hubungkan dengan Partai Gerindra, sebagai partai pengusungnya. 

Menanggapi isu majunya istri Kaesang Pangarep itu, Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menyebut majunya Erina Gudono tak terlepas dari pengaruh besar sang mertua. 

Pasalnya, sosok Jokowi dianggap oleh partai-partai pengusungnya telah berhasil memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam konstelasi Pilpres 2024. 

"Menurut saya, masuknya nama mantunya Pak Jokowi, mba Erina Gudono ke dalam bursa Pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di pemilu kemarin 2024," katanya dalam tayangan KompasTV pada Kamis (14/3/2024). 

Maka tak heran, keluarga Jokowi akan diusung maju oleh banyak partai sebagai calon kepala daerah karena ada jaminan pasti menang. 

"Nah kalau demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan menjadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang, jaminan pasti menang bahkan," tambahnya. 

Dibela Demokrat

Partai pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai majunya Erina Gudono yang notabene menantu Presiden sebagai calon Bupati Sleman sah-sah saja terjadi. 

Sebab, hal itu merupakan hak politik dari semua Warga Negara Indonesia dan telah tertera dalam undang-undang.

"Hak dipilih dan hak memilih itu berlaku untuk siapapun. Oleh karenanya, tidak hanya berlaku di anak presiden, menantu presiden, rakyat biasa, sama saja haknya. Dalam undang-undang sma saja haknya," ujar Politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron pada Kamis (14/3/2024). 

Ia menyebut undang-undang tidak membatasi sosok yang maju ke dalam politik. 

Herman menyerahkan kepada rakyat untuk memilih siapa saja calon yang nanti akan maju. 

Rakyat yang menentukan calon tersebut layak atau tidak untuk dipilih. 

"Suara rakyat, suara tuhan. Rakyat yang menentukan, Kalau rakyat menginginkan beliau ya, terpilih. Kalau rakyat tidak meminta ya tidak terpilih. jadi justru klo undang-undang membatasi, oh ini tidak boleh anak presiden, anak menteri jadi diskriminatif. Undang-undang memberikan kesempatan yang sama pada seluruh warga negara untuk bisa melakukan atau menjalankan hak politiknya," pungkasnya. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News