Pengamat Sebut Prabowo Butuh Tambahan Armada Koalisi, NasDem dan PKS Beri Sinyal

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diprediksi membutuhkan suara 50 persen plus untuk membuat stabil pemerintahannya. 

Pasalnya, pemerintahan yang akan dibentuk Prabowo masih sangat riskan bila hanya mengandalkan 4 partai koalisi, yang secara total baru meraup 49 persen suara. 

"Artinya, Prabowo cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru," kata Burhanuddin Muhtadi seperti dilansir tayangan Kompas TV pada Kamis (21/3/2024). 

Melihat kondisi tersebut, Prabowo bakal merangkul kubu Anies maupun Ganjar untuk memperkuat koalisi. 

Sejumlah partai pun dinilai menangkap kemauan Prabowo tersebut. 

Sinyal itu bisa dilihat ketika Ketua Umum NasDem, Surya Paloh membuka peluang komunikasi dengan Prabowo Subianto.

Selain itu PKS yang menyatakan tak perlu ada wacana hak angket di DPR bila aspirasi untuk menggulirkannya tak solid. 

"Kemudian pernyataan Sekjen PKS yang mengatakan kalau ternyata tidak begitu kuat aspirasi hak angket kenapa tidak dibatalkan saja , itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa dibaca kritis dua-duanya mengirim sinyal yg berbeda," kata Burhanuddin. 

Kedua partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 tersebut juga dinilai memiliki pandangan yang berbeda dengan Anies dan Muhaimin. 

"Kalau mas Anies kan pertaruhannya ya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan Surya Paloh (Ketua Umum NasDem) atau Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS, pertaruhannya panjang," tulisnya seperti dikutip tayangan KompasTV pada Kamis (21/3/2024). 

Surya Paloh dan Ahmas Syaikhu, kata Burhanuddin, lebih mempertimbangkan kelangsungan partainya. 

Mereka  terlihat sudah meninggalkan persoalan gugatan ke MK. 

"Jadi ada banyak variabel yang menjelaskan mengapa terkesan ada perbedaan terutama antara statement mas Anies dengan Cak Imin dan Surya Paloh serta Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi," lanjutnya. 

Sementara itu, Anies Baswedan memiliki kepentingan untuk merawat konstituennya terutama mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu. 

"Karena titik kepentingannya berbeda di sini, pak Surya Paloh atau Pak Syaikhu itu sudah move on, karena kepentingannya tentu berkaitan dengan 5 tahun mendatang," pungkasnya. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News