Pilpres 2024

Pengamat Sebut 3 Partai Tak Layak Masuk Istana, Prabowo Disalahkan Karena Membujuk

Ada tiga partai yang dinilai tidak layak masuk Istana setelah Pilpres 2024 ini.

Tribunnews.com/Jeprima
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Calon Presiden Prabowo Subianto saling berjabat tangan usai memberikan keterangan pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). Kedatangan Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjalin silaturahmi dibulan Ramadhan serta membahas situasi politik terkini. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik, Ray Rangkuti menyebut ada tiga partai yang tidak layak masuk Istana setelah Pilpres 2024 ini.

Mereka adalah partai dari Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sebab, NasDem, PKB dan PKS mengajukan program yang bertentangan dengan pemilik suara terbanyak, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui, kendati hasil rekapitulasi menunjukkan Prabowo-Gibran unggul telak dengan suara mencapai 58 persen, pasangan Anies-Muhaimin yang memeroleh 24 persen suara dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang memeroleh 16 persen suara tengah menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, mengapa partai pengusung Ganjar-Mahfud masih disebut layak dengan pemerintahan selanjutnya, karena sama-sama mengusung narasi keberlanjutan, seperti Prabowo-Gibran.

"Sejatinya 3 partai politik yang menggemakan perubahan pada Pilpres 2024. Parpol yang tidak layak dan tidak patut untuk diajak berkoalisi dengan Pak Prabowo," kata Ray, Senin (25/3/2024), dikutip dari Tribunnews.

Perbedaan visi antara melanjutkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dengan perubahan, tidak layak duduk dalam satu kabinet.

"Sementara Pak Prabowo seperti kita ketahui adalah calon presiden yang mengusung kelanjutan kebijakan dari Pak Jokowi," kata Ray.

"Ketiganya adalah PKB, PKS, Nasdem. Ini partai yang jelas-jelas di Pilpres 2024 menyatakan mengusung perubahan," lanjutnya.

Bagi Ray, seyogyanya, paratai dengan narasi perubahan berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.

Pengamat Politik, Ray Rangkuti selepas mengisi diskusi publik di Serpong, Rabu (26/6/2019).
Pengamat Politik, Ray Rangkuti selepas mengisi diskusi publik di Serpong, Rabu (26/6/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR)

Mereka bertugas memelototi jalannya pemerintahan dengan kritis sebagai penyeimbang.

Pun, visi perubahan yang sudah digembar-gemborkan selama masa kampanye, menjadi tanggung jawab moral tersendiri kepada masyarakat.

Tiga partai itu harus konsisten seperti apa yang diucapkannya saat merayu masayrakat memilih mereka.

"Itu sebagai tanggung jawab politik mereka," tegas Ray.

Di sisi lain, Ray juga menyalahkan Prabowo yang membujuk partai yang kalah untuk bergabung ke dalam barisannya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved